Suasana saat Tim Kementerian PANRB berdiskusi dengan Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), Selandia Baru, Selasa (07/11).
WELLINGTON – Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan pelayanan publik inklusif yang mendukung prinsip-prinsip diversitas dan inklusivitas di sebuah organisasi. Belajar dari Selandia Baru, setiap pegawai di lingkungan instansi pemerintah didorong untuk lebih terbuka mengungkapkan status disabilitasnya kepada manajemen.
Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan ideal bagi semua pegawai. Plt. Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan dan Pelayanan Publik Inklusif Noviana Andrina menyampaikan bahwa untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dibutuhkan strategi yang harus dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek pada setiap level, termasuk pada level input melalui pengelolaan internal organisasi penyedia layanan publik.
"Ini sangatlah penting, sebab jika budaya organisasi penyedia layanan sudah inklusif maka akan lebih mudah untuk memberikan layanan publik yang inklusif kepada masyarakat," ujar Noviana saat berdiskusi dengan Ministry of Foreign Affairs and Trade (MFAT), Selandia Baru, Selasa (07/11).
Untuk diketahui MFAT sebagai salah satu instansi pemerintah yang konsisten menerapkan prinsip diversitas dan inklusivitas dalam manajemen internal. Melalui diskusi ini, diharapkan kedepan strategi perwujudan layanan publik inklusif di Indonesia tidak hanya berfokus pada output yang diterima oleh masyarakat tetapi juga pada level input yaitu bagaimana pengelolaan organisasi publik yang inklusif sehingga dapat mendukung output yang telah ditentukan.
Dalam diskusi tersebut, perwakilan dari MFAT Selandia Baru memberikan berbagai contoh kebijakan manajemen internal yang telah dilakukan untuk mendorong prinsip inklusivitas dalam tubuh organisasinya. Pertama, revitalisasi fisik tempat kerja dengan mengedepankan prinsip aksesibilitas tanpa mengurangi rasa keamanan bagi para pegawai untuk bekerja.
Kemudian, mendukung Employee-Led Network, yaitu jaringan tempat dimana para pekerja sektor publik di Selandia Baru dapat saling mendukung untuk mencapai potensi diri masing-masing. Selanjutnya, penerapan disability networking dengan memperhatikan berbagai keragaman yang ada dalam organisasi termasuk keragaman gender, komunitas etnis, dan disabilitas bahkan sampai level neurodiversitas.
Namun, dalam penerapannya terdapat dua tantangan utama dalam manajemen internal di lingkungan MFAT, yaitu kesenjangan gaji antar pegawai dilihat dari aspek Gender, Equality, Disability, Social Inclusion (GEDSI).
Kedua, perbedaan kemampuan bersosialisasi, pembelajaran, perhatian, suasana hati, dan fungsi mental antar pegawai atau dikenal sebagai neurodiversity. Pembelajaran dari hal tersebut telah dilakukan, dan akan diadaptasi sesuai konteks kebutuhan dalam upaya peningkatan kualitas dan inklusivitas pelayanan publik di Indonesia. Noviana menegaskan, perbaikan kualitas pelayanan publik kedepan harus mampu mengelola keragaman dari internal organisasi bahkan sampai level neurodiversitas.
"Melalui pengelolaan yang tepat maka manajemen internal organisasi publik akan lebih inklusif sehingga layanan publik yang inklusif akan lebih mudah dicapai," pungkas Noviana. (fik/HUMAS MENPANRB)
