Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas didampingi Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah dan Wali Kota Sawahlunto Deri Asta saat disambut dalam Peresmian MPP Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, Senin (26/09).
SAWAHLUNTO - Mal Pelayanan Publik (MPP) kini resmi berdiri di Kota Sawahlunto, Sumatra Barat. Kehadiran MPP diharapkan bisa membuktikan bahwa birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tetapi suatu hal yang punya dampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berpesan agar birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. "MPP ini bentuk reformasi birokrasi yang berdampak nyata," ujarnya saat Peresmian MPP Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, Senin (26/09).
MPP Kota Sawahlunto merupakan MPP yang ke-68 di Indonesia dan yang ke-5 di Provinsi Sumatra Barat. Menteri Anas berharap, MPP di Kota Arang ini membawa kemajuan dan menjadi alternatif bagi masyarakat sekitar dalam mendapatkan pelayanan publik.
Pusat pelayanan ini mendukung Kota Sawahlunto yang kaya akan wisata sejarah, budaya, dan alam. Semua keragaman dan kekayaan potensi alam, sumber daya, etnis budaya, serta sejarah yang dimiliki Kota Sawahlunto sangat potensial untuk terus dikembangkan. Adanya MPP ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi kota yang ada. Terlebih, berdasarkan rilis tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Kota Sawahlunto di peringkat pertama dengan persentase penduduk miskin paling sedikit di Indonesia yaitu hanya 2,38 persen.
Menteri Anas menjelaskan, peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan multiplier-effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. MPP diharapkan dapat mendongkrak kemudahan perizinan dan akses informasi yang terpadu sehingga dapat meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi.
MPP yang menjadi pusat pelayanan modern ini tentu membutuhkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rata-Rata tingkat kematangan pemerintah daerah di lingkungan Sumatra Barat yakni 2,23 (Kurang), terdapat lima pemerintah daerah yang telah mencapai tingkat kematangan Baik, yakni Pemprov Sumbar, Pemkab Limapuluh Kota, Solok, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. "Semoga setelah ini Kota Sawahlunto memiliki tingkat kematangan baik," harapnya.
Sementara Wali Kota Sawahlunto Deri Asta, mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya karena Menteri Anas meresmikan MPP. Menurut Deri, Menteri Anas menjadi penggagas pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.
Deri mengakui, Sawahlunto memang memiliki keterbatasan sejumlah fasilitas, termasuk gedung. Gedung MPP ini dibangun dari bekas pasar songket. "Kini dari 25 gerai, kita bisa melayani 219 jenis pelayanan yang bergabung. Gerai songket tetap ada sehingga bisa tetap dikunjungi," jelas Deri.
Rangkaian peresmian ini dilanjutkan dengan peninjauan ke gerai-gerai pelayanan di MPP Kota Sawahlunto. Tersedia 219 jenis layanan dari 25 instansi yang siap melayani masyarakat dari dalam maupun luar Kota Sawahlunto. MPP ke-5 di Sumatra Barat ini akan menjadi MPP pertama yang diresmikan Menteri Azwar Anas semenjak dilantik menjadi Menteri PANRB pada 7 September 2022 lalu. (don/HUMAS MENPANRB)
