Jakarta, InfoPublik – Upaya memastikan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran terus dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), melalui program Solar untuk Koperasi (Solusi) Nelayan.
"Pertamina tentu tidak bisa sendirian. Seperti saya sering katakan, BUMN tidak boleh jadi menara gading, kita dan Kementerian Koperasi dan UKM akan terus memastikan kemudahan para nelayan untuk dalam mendapatkan BBM bersubsidi," kata Menteri BUMN, Erick Thohir, dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (3/1/2023).
Selain menggandeng Kementerian Koperasi dan UKM, Menteri BUMN terus mengawal kerja sama antara PT Pertamina dengan PT Telkom Indonesia dalam memperbaiki dan mengembangkan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Digitalisasi itu dinilai penting agar transaksi pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina bisa terpantau secara langsung melalui pusat komando (command center) Kementerian BUMN.
“Formula itu mampu memastikan penyaluran kuota dan subsidi BBM lebih tepat sasaran,” kata Erick.
Menteri BUMN menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen memberikan subsidi bagi masyarakat untuk jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu (JBT) Solar subsidi.
Melalui mekanisme subsidi dan kompensasi, harga Pertalite tetap dipatok sebesar Rp10ribu per liter dan Solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter.
"Ini tentu berbeda dengan BBM nonsubsidi yang mengikuti tren harga pasar dan harga minyak mentah dunia. Untuk Pertalite dan Solar subsidi, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan subsidi sehingga harganya tidak berubah," tegas dia.
Menurut Menteri Erick, harga Pertalite dan Solar subsidi sejatinya masih berada di bawah harga keekonomian.
Oleh karenanya, pemberian subsidi terhadap dua jenis BBM tersebut dinilai menjadi bukti keberpihakan dan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat dalam menatap tahun baru penuh optimisme.
Dia mengakui, pengumuman harga jual BBM terbaru Pertamina sedikit lebih lambat dibandingkan badan usaha swasta sejenis.
Sebab, Pertamina sebagai BUMN lebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek agar tetap dapat menjamin keberlangsungan penyediaan dan penyaluran BBM.
"Pertamina itu jangkauannya begitu luas karena harus menyalurkan BBM ke seluruh penjuru tanah air, termasuk BBM yang disubsidi seperti Pertalite dan Solar subsidi. Kita ingin memastikan agar pasokan dan distribusi tetap berjalan dengan lancar," katanya menandaskan.
Foto: Humas BUMN
