SURABAYA, JATIM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam mempercepat penyerapan anggarannya dalam rangka good governance. Ada empat upaya yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat, yakni dalam inovasi perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengendalian serta pengelolaan keuangan terintegrasi. Pertama, inovasi yang dilakukan Pemprov Jawa Barat dalam hal perencanaan, yakni dengan melakukan Virtual Musrenbang atau Musrenbang yang dilakukan langsung dengan 27 kabupaten/kota di Jabar secara serentak melalui video conference.
"Jadi kita mengadakan Musrenbang untuk tahap awal, tidak perlu ketemu langsung. Kita sudah langsung berdialog dengan bupati/walikota di Jawa Barat di masing-masing tempatnya," ungkap Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar belum lama ini.
Kedua, inovasi Jabar melalui pengadaan barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) yang berhasil memberikan efisiensi anggaran hingga 14,20% atau mencapai Rp 585 Milyar lebih pada tahun 2015 lalu. Melalui LPSE ini, Jabar pun bisa menghemat atau efisiensi anggaran dari tahun 2008 - 2015 hingga total 13,65% atau mencapai Rp 3 Triliun lebih. Selain itu, tahun 2014 lalu LPSE Jabar pun meraih 17 sertifikat standar LPSE dari LKPP serta berhasil mengembangkan berbagai aplikasi pendukung layanan dengan memanfatkan Open Source. Inovasi selanjutnya atau ketiga, yakni Pengendalian melalui pengendalian integrasi Dokumen Rencana Implementasi Pekerjaan (DRImP) dan Monev Scorecard untuk pengendalian pelaksanaan DRImP. Dan keempat, upaya dan inovasi Jabar dalam mempercepat penyerapan anggarannya, yakni dengan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Wagub pun mengungkapkan bahwa hingga April 2016 ini Realisasi Anggaran di Jabar mencapai 23,25% dari total anggaran pada APBD Provinsi Jawa Barat untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 yang mencapai Rp 28,6 Triliun lebih. Selain Jawa Barat, ada Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, serta tuan rumah Provinsi Jawa Timur yang hadir memaparkan berbagai inovasi dan hal lainnya dalam pengelolaan keuangan daerahnya. (HUMAS JABAR)
