Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Asosiasi Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan untuk satu solidaritas dalam menangani permasalahan penanganan covid-19, salah satunya dengan mensosialisasikan protokol kesehatan yang benar untuk instansi pemerintah dan swasta. Terutama, Puskesmas untuk mengambil peran yang signifikan dalam penanganan covid-19, sebagai wadah yang mudah dijangkau masyarakat.
"Kita sangat berharap banyak dalam penanganan pandemi covid-19 ini Puskesmas mengambil bagian yang signifikan bagian penting, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka pengobatan kuratif dalam konteks preventif ini saya sangat berharap banyak juga pelaksanaan protokol atau kepatuhan protokol covid-19," ujarnya saat menjelaskan melalui video confrence Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Puskesmas Indonesia (PDPKMI) dan Docquity pada kegiatan Launching PDPKMI di Ruang Rapat Mendagri Gedung A Lantai 2, Jakarta Pusat, Senin (17/08/2020).
Adapun, selaku Mendagri yang fungsi dan tugasnya pembina dan sekaligus pengawas pemerintahan daerah, termasuk dalam pengurusan APBD, baik untuk peningkatan kapasitas, sistem kesehatan, perbaikan SDM , kesejahteraan SDM tenaga kesehatan dan lain-lain.
"Nah, kami melihat bahwa tingkat daerah data yang kami peroleh sebagian besar untuk tingkat provinsi APBD yang sudah dialokasikan baik tenaga kesehatan rata-rata itu adalah "9,24%"artinya belum mencapai 10% afirmasi Sesuai dengan amanat undang-undang," terangnya.
Oleh sebab itu, Mendagri akan terus mendorong agar alokasi APBD di tingkat pemerintahan daerah harus di atas 10% untuk kesehatan.
"Kami akan terus berusaha untuk mendorong agar para kepala daerah untuk mengalokasikan APBD diatas 10% untuk bidang kesehatan dan lebih dari itu mengamati satu persatu, apakah benar-benar APBD itu sudah delivered artinya betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan sistem kesehatan baik itu peralatan infrastruktur, maupun kemampuan tenaga kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri sebagai nara sumber mengucapkan apresiasinya dan mengakui akan mendukung program-program PDPKMI, terutama dalam meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang lebih baik terhadap masyarakat.
"Ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi kami bagi Mendagri untuk peningkatan kemampuan - kemampua dan kapasitas - kapasitas tersebut," imbuhnya.
Sekali lagi, Mendagri mengingatkan bahwa perubahan perilaku tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya solidaritas bersama untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.
"Ini tidak akan bisa dikerjakan oleh satu unsur termasuk oleh pemerintah sendiri, harus melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah dengan semua jaringannya, TNI/Polri, jaringan pemerintahan dan juga semua unsur non-pemerintah," tuturnya.
