
Pegawai menunjukkan uang rupiah dan dolar AS di Bank Syariah Indonesia, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (21/1/2026). Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Rabu (21/1) bergerak menguat 20 poin atau 0,12 persen menjadi Rp16.936 per dolar AS dari hari sebelumnya Rp16.956 per dolar AS. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas melemahnya nilai tukar rupiah di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Purbaya mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah memastikan langkah kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Menyusul pelemahan rupiah yang mendekati level Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS). “Tadi kan ada Gubernur BI, kita lakukan sinkronisasi kebijakan. Saya akan membenahi sisi fiskal dan perekonomian, sementara Pak Gubernur BI akan memastikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga nilai tukar,” ujar Purbaya usai pertemuan.
Bendahara Negara itu mengaku akan membenahi persoalan fiskal dan perekonomian nasional, sementara bank sentral akan memastikan untuk mengambil langkah yang perlu untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi hampir menyentuh Rp17.000 per dolar AS disebabkan oleh faktor global dan domestik.
Namun demikian, Bank Sentral memastikan cadangan devisa negara masih cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar ke depan ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (21/1/2026).
Ia menjelaskan dari sisi faktor global, pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh karena kondisi geopolitik hingga kebijakan tarif resiprokal Trump. Selain itu juga terjadi fenomena aliran modal keluar dari negara berkembang ke negara-negara maju. "Seperti tadi kami sampaikan pada tahun 2026 ini terjadi net outflow USD1,6 miliar, data hingga 19 Januari 2026," tambahnya.
Ada Upaya Menghambat Pertumbuhan 8 Persen
Pada kesempatan terpisah, Benny Batara Tumpal Hutabarat, Founder Bennix Investor Group soal adanya upaya menghancurkan ekonomi RI secara struktural termasuk penyebab melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. "Itu influencer-influencer bilang rupiah melemah 17.000 karena katanya ada hedging dollar sampai 85 juta dollar itu ngaco? Rupiah melemah karena ada yang jualan SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) dan SBN (Surat Berharga Negara) sampai 650 juta dollar makanya Rupiah melemah, penjelasan yang simple!," ujar Benny via kanal YouTube-nya "Negara Dikhianati!!! 200 Triliun Purbaya Lenyap!! pada Rabu (21/1/2026).
Menurut Benny Hutabarat agar bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen harus sinkron antara otoritas moneter dan fiskal yakni Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Ada dua skenario yang harus diambil oleh negara demi kejar pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertama, BI rate harus dibawah 4 persen dan SBDK (suku bunga dasar kredit) wajib di bawah 8 persen (Himbara dan bank bank swasta nasional). "Jadi kalau orang ngutang ke bank suku bunganya 12 persen itu sudah ngaco! Kalau SBDK di bawah 8 persen, saya yakin dampaknya suku bunga kredit bisa sampai 10 persen bukan cuma 7 persen," kata Benny.
"Ujung ujungnya pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6,5 persen, terus rupiah gimana melemah enggak, ya saya yakin rupiah terdepresiasi 2-4 persen. It's ok masih bisa terkendali. Inflasi naik ya bisa naik tipis 0,3-0,5 persen karena masih di bawah 4 persen. Vietnam pun rela bayar harga ekonomi dia naik suku bunga, kredit turun konsekuensinya ya, inflasi," tutur Benny.
Faktanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir mata uang Dong Vietnam melemah terhadap dolar AS hampir 15 persen.
Seperti dilansir dari AFP, pada 2020 Departemen Keuangan AS menuduh Vietnam melakukan intervensi di pasar mata uang untuk melemahkan mata uangnya Dong, yang menurut IMF dinilai terlalu rendah sekitar 8,4 persen pada 2018.
Mereka menuduh Vietnam ikut campur dalam pasar valuta asing untuk secara artifisial melemahkan mata uang mereka sendiri. "Itu Vietnam bahkan China sengaja dollar menguat ya wajar karena mereka mau jadi juragan ekspor dan faktanya mereka jadi negara pengekspor," kata pendiri Bennix Investor Group tersebut.
"Begitu ekonominya berubah berbasis ekspor bukan impor atau konsumsi kamu harus happy. Misal kamu ekspor cendol 1 dolar seharga 15 ribu rupiah, eh gara-gara rupiah melemah jadi 20 ribu ya pasti happy lah. Jadi begitu Indonesia ingin jadi negara maju harus berbasis ekspor kalau barang-barang kita mau laku, maka mata uang kita wajib melemah," tambah Benny.
Makanya, ujar Benny, pemerintah harus mensubsidi industri berorientasi ekspor (manufacturing dan jasa) yang bisa mendatangkan devisa. Tugas pemerintah memberikan subsidi kredit. Pasalnya, Vietnam mempunyai keberanian membiarkan mata uangnya melemah. Pengusaha ekspor pasti semakin kaya dengan menguatnya dolar, pendapatan negara juga meningkat.
Benny mensinyalir kondisi saat ini di skenariokan oleh oligarki bahwa bahan baku harus impor demi keuntungan berlipat lipat. "Karena impor tempe pake dollar nanti gak sanggup lagi ada inflasi karena harga -arga mahal. Akhirnya rakyat demo, iya rakyat sudah dimanipulasi sama asing ya. Supaya setia sama produk-produk asing," tegas Benny.
Untungnya, menurut dia, pada era Presiden Prabowo sudah mulai swasembada pangan, tinggal tunggu waktu lagi swasembada energi. Dengan demikian, peluang menjadi negara net eksportir semakin terbuka asalkan pengendalian mata uang terukur dan terarah seperti Vietnam.
Skenario kedua adalah, menurut Benny, Bank Sentral wajib turunkan suku bunga agresif sampai dengan 200 basis poin. Targetnya suku bunga dasar kredit lima persen agar penyaluran kredit di masyarakat bisa bertumbuh 12-15 persen. "Jadi perbankan kucurkan kredit ke bawah, simple, ambil selisihnya. Suku bunga simpanan dan pinjaman selisihnya itulah cuan, jangan kamu tabungin di langit jadinya memperkaya banker-banker itu," sebutnya.
"Kalau kita bisa bawa SBDK di bawah lima persen ujung-ujungnya investasi bakal naik tajam. Jadi enggak usah takut (property manufacturing bakal hidup) dan pertumbuhan ekonomi bisa di atas 7,5 persen bahkan 8 persen. Tapi ada harga yang harus dibayar ya rupiah pasti melemah berapa ya 6-10 persen. It's ok karena kita sudah jadi negara berbasis ekspor. Risiko lain ada capital outflow dalam jangka pendek, ya ada risiko inflasi naik 0,8-1,2 persen," tutur Benny.
Menurut Benny, jika Indonesia tetap jadi negara pengimpor minyak dari Singapura hingga Arab Saudi ya bisa kolaps negara ini. Biar ekonomi negara ini survive maka harus bisa mensubstitusi barang-barang impor memperbanyak kendaraan listrik. Indonesia punya bahan baku yang cukup untuk baterai kendaraan listrik.
Ia menyakini target pertumbuhan 8 persen sangat bisa dicapai dengan risiko keberanian mengorbankan stabilitas jangka pendek seperti halnya Vietnam. (*)








