Perintahkan Pemberantasan Narkoba Lebih Gila Lagi, Presiden: Semua Harus Bergerak Bersama

Pertempuran tersebut, kata Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengawali keterangan persnya usai ratas, harus besar dentumannya, tegas, serta memberikan efek jera terhadap pelaku yang selama ini menyebabkan dampak yang cukup luas bagi generasi pada saat ini dan mendatang.

“Dari tahun ke tahun peningkatan pengguna, kemudian juga bandar, kemudian juga pelaku dalam jumlah besar yang memasukkan barangnya atau narkoba ke Indonesia meningkat rata-rata 13 persen,” kata Pramono mengutip laporan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Kepala BNN Budi Waseso pada Ratas mengenai Pemberantasan Narkoba dan Program Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kantor Presiden, Jakarta (24/2).

Pramono mengungkapkan, dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan K/L terkait untuk memutus mata rantai seluruh pintu masuk narkoba. “Termasuk pintu-pintu kecil, pintu-pintu tikus yang selama ini menjadi tempat penyelundupan narkoba,” kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Presiden Jokowi, lanjut Seskab, meminta Kepala BNN dan Kapolri untuk menyiapkan anjing-anjing pelacak (Pasukan K9) dalam jumlah  yang signifikan untuk mengendus narkoba untuk membantu pemberantasan dan perang terhadap narkoba. Dalam rapat tersebut, lanjut Seskab, Presiden juga meminta kepada seluruh jajaran K/L untuk juga memulai dari instansi masing-masing untuk melakukan pembersihan serta melakukan kerja sama antar K/L. “Termasuk informasi yang berasal dari negara-negara sahabat yang memberi informasi mengenai masuknya kapal-kapal asing melalui laut untuk penyelundupan maka akan dilakukan satuan khusus untuk menangani ini,” pungkas Seskab.

Kepala BNN sebagai leader

Kepala Badan Narkotika Nasional Budi Waseso mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi telah menugaskan dirinya untuk menjadi pemimpin (leader) dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. “(Presiden) akan melihat dari program-program yang nanti harus dibuat oleh Kepala BNN, tentunya sebagai leader-nya, nanti dengan melibatkan seluruh kementerian, termasuk Pak Kapori, TNI nanti bersatu,” kata Budi.

Kepala BNN mengungkapkan akan ada satuan tugas (Satgas) khusus untuk penanganan masalah narkoba yang terpadu. “Sehingga dalam penanganan-penanganan urusan narkoba di kala nanti ada informasi itu akan ditangani secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing,” ujar Buwas begitu Kepala BNN ini biasa dipanggil mengakhiri keterangannya.

Separuh Penghuni LP

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengemukakan, dari data hasil penindakan terhadap pengedar, kemudian juga pengguna, termasuk juga yang memproduksi itu cukup besar. “Tadi diampaikan ada peningkatan setiap tahun 13,6 persen. Ini angka yang cukup besar,” kata Kapolri kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2) sore.

Sebagai gambaran, lanjut Kapolri, tahun 2015 itu ada 50.178 tersangka yang ditangkap. Kemudian kasusnya 40.253, belum lagi yang ditangani oleh BNN sekitar 665 kasus. Kapolri menilai, jumlah itu cukup, cukup besar sehingga sebagian besar lembaga pemasyarakatan kita itu separuhnya lebih itu adalah tahanan narkotika. “Oleh karena itu, ini sudah dalam kategori membahayakan,” tegasnya.

Jumlah barang bukti yang disita dari kasus narkoba, menurut Kapolri, untuk ganja sekitar 23,2 ton tahun 2015. Kemudian heroin itu memang sedikit, kokain sedikit, ekstasi 1.720.328 butir, kemudian sabu 2,3 ton. “Ya apalagi yang ditambah dari BNN, ini angka yang bisa membunuh cukup banyak warga kita. Ribuan ini bisa kita selamatkan dengan penyitaan ini,” papar Kapolri seraya menyebutkan,bahwa barang bukti yang disita itu hanya sekitar 20% dari narkotika narkoba yang beredar di pasaran.

Oleh karena itu, menurut Kapolri, ini merupakan suatu kondisi yang darurat. “Tadi sudah diperintahkan ini menyatakan perang, “ tegas Badrodin.

Kapolri menjelaskan,  ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan. Menurut Kapolri, pencegahan ini juga harus tetap dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga untuk bisa secara internal melakukan pengawasan secara rutin. Termasuk melakukan tes urine yang secara rutin dilakukan untuk bisa melakukan pencegahan dan juga mengurangi demand.

Kemudian yang kedua adalah ini melakukan penegakan hukum secara tegas. “Secara tegas artinya dari sisi penerapan hukumnya ancaman hukumannya diharapkan untuk bisa dihukum yang sebart-beratnya. Kemudian juga terhadap pengedar-pengedar bisa dimiskinkan. Ini dengan menggunaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” jelas Kapolri seraya menyebutkan, operasi ini juga harus memberikan dampak yang cukup signifikan didalam upaya pencegahan, didalam upaya edukasi masyarakat dalam upaya juga memberikan jerat kepada masyarakat.

Oleh karena itu, lanjut Kapolri, operasi ini dikemas dalam bentuk satuan tugas gabungan. Ada BNN, ada Polri, ada TNI, ada Bea Cukai, ada unsur-unsur yang terkait dengan ini semua.

Kemudian yang tidak kalah penting, menurut Kapolri, adalah bagaimana menutup ruang-ruang yang selama ini menjadi tempat peredaran narkoba. Misalnya. pintu-pintu masuk baik yang resmi maupun yang non resmi, yang ilegal ke wialyah kita. Kemudian juga di lembaga pemsayarakatan, dimana masih banyak yang mengendalikan narkoba dari lembaga pemasyarakatan. “Termasuk juga di tempat-tempat hiburan yang biasa mengedarkan barang-barang narkoba ini ditempat itu. Semua pintu-pintu masuk ini akan kita lakukan kegiatan operasi,” jelas Kapolri.

Langka selanjutnya yang  tidak kalah penting adalah rehabilitasi. Menurut Kapolri, rehabilitasi ini penting untuk bisa mengurangi demand. Karena ini menjadi tanggung jawab BNN beserta Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. (FID/UN/ES)