Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (10/6/2025). (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum tahun 2029, sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan bahwa Presiden telah memberikan arahan tegas untuk mempercepat penanganan sampah melalui keterlibatan aktif pemerintah daerah.
“Presiden menargetkan dalam RPJMN-nya, 2029 persoalan sampah harus selesai. Berbagai strategi telah disusun, baik dari sisi hulu hingga hilir,” ujar Hanif usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Strategi yang dimaksud mencakup pendekatan hulu seperti penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pendekatan hilir melalui penerapan teknologi Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF).
Presiden juga menginstruksikan agar jajarannya segera bersinergi dengan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan utama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
“Kami bersama Menteri Dalam Negeri akan menindaklanjuti arahan Presiden untuk merancang langkah teknis berikutnya bersama pemerintah daerah,” jelas Hanif.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menambahkan bahwa persoalan sampah telah menjadi isu serius di berbagai wilayah. Presiden, menurutnya, sangat menaruh perhatian terhadap isu ini dan mendorong transformasi tempat pembuangan akhir menjadi sarana pembangkit energi ramah lingkungan.
Pemerintah telah mengidentifikasi 33 lokasi TPA yang berpotensi dikembangkan sebagai proyek Waste to Energy.
“TPA-TPA ini akan dikonversi menggunakan mekanisme Waste to Energy. Peran Danantara akan sangat signifikan di sini,” kata Tito.
Menteri Investasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek WTE, dengan tetap mempertimbangkan kriteria kelayakan investasi. Ia juga memastikan bahwa kolaborasi dengan sektor swasta akan menjadi bagian integral dari model pembiayaan.
“Kami mengundang dunia usaha untuk berpartisipasi bersama Danantara dalam proyek Waste to Energy ini,” ujarnya.
Langkah terintegrasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan dengan pendekatan modern, berbasis teknologi, dan model kerja sama multipihak.
(BPMI Setpres)
