Menteri PANRB Syafruddin bersama Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di kantor Kementerian PANRB, Senin (25/06).
JAKARTA – Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan bersamaan dengan peresmikannya The New Yogyakarta International Airport (NYIA). Rencananya bandara itu akan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada 9 April mendatang.
Hal itu diungkapkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo, saat bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin, di kantornya, Jakarta, Selasa (26/02). "Pak Menteri memberikan arahan agar dipersiapkan grand launching dengan baik mengingat bersama dengan kehadiran Bapak Presiden untuk meresmikan bandara di Kulon Progo, yaitu NYIA. Jadi nanti akan ada dua launching," ujarnya.
Sebelumnya, pada 28 Desember tahun lalu, Hasto sudah melakukan soft launching MPP Kabupaten Kulon Progo. Pemkab Kulon Progo terus mengembangkan berbagai fasilitas serta infrastruktur, untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat melakukan pengurusan pelayanan di MPP.
Selain pengembangan fasilitas gedung, Pemkab Kulon Progo juga memfasilitasi beberapa desa dengan internet agar bisa mengakses perizinan online yang ada di MPP. "Melalui jaringan internet maka MPP ini lebih mudah diakses dari berbagai tempat, termasuk remote area," ungkap Hasto, seraya menambahkan bahwa pada tahap awal, ada dua desa yang berada di wilayah Kecamatan Kokap, Kawasan yang berada di perbukitan Menoreh sebagai pilot project.
Ada 121 jenis layanan dari 21 instansi pemerintah, lembaga, dan perbankan yang masuk dalam MPP ini. Sejumlah instansi yang sudah tergabung dengan MPP Kulon Progo diantaranya adalah Polri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Pos, Imigrasi, dan lain sebagainya.
MPP Kulon Progo hadir di lantai dasar dari bangunan dua lantai. Lantai pertama adalah untuk pelayanan, dan lantai dua untuk back office.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta, MPP Kulon Progo merupakan yang pertama. Hadirnya pusat pelayanan modern ini juga merupakan amanat Presiden RI agar seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemda terus melakukan reformasi birokrasi, sehingga bisa memberikan pelayanan yang efisien, efektif, ramah, cepat, dan nyaman.
Di era modern ini, sistem digital digunakan dalam pengoperasian MPP sehingga semua data bisa terintegrasi dengan baik. Pengembangan aplikasi, sistem, bahkan fasilitas gedung akan terus dilakukan untuk optimalisasi layanan. "Harapannya MPP ini dapat diakses dari mana saja," pungkas Hasto. (don/HUMAS MENPANRB)
