Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB Imam Machdi saat membuka ToT persiapan rangkaian kegiatan Asistensi Pelaksanaan SPBE Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (11/07).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana mengadakan Training of Trainers (ToT) untuk para pendamping yang akan melakukan asistensi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2019 kepada instansi pemerintah. Dari asistensi tersebut, diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan SPBE.
Pada tahun 2020-2024, pemerintah Indonesia akan mewujudkan dynamic governance agar dapat merespon dynamic demands dari masyarakat. “Hal itu hanya bisa terlaksana jika penerapan SPBE sudah bisa mencapai tahapan kolaborasi. Untuk itu, Training of Trainers ini dilaksanakan untuk memberikan asistensi kepada instansi pemerintah agar dapat mencapai tahapan tersebut,” ujar Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian PANRB Imam Machdi saat membuka ToT persiapan rangkaian kegiatan Asistensi Pelaksanaan SPBE Tahun 2019, di Jakarta, Kamis (11/07).
Training of Trainers ini diselenggarakan selama dua hari, yakni Kamis (11/07) hingga Jumat (12/07). Pelatihan bagi pendamping asistensi ini dilaksanakan dengan metode classical training yang dikombinasikan dengan e-learning dengan peserta berjumlah 80 orang yang berasal dari Kementerian PANRB berkolaborasi dengan lima perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan Universitas Telkom.
Kegiatan pelatihan ini terbagi menjadi lima sesi pembahasan yang disesuaikan dengan modul-modul bahasan kegiatan evaluasi SPBE, antara lain Modul Kelembagaan, Modul Strategi dan Perencanaan, Modul TIK, Modul Layanan Administrasi Pemerintahan, dan Modul Layanan Publik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Evaluasi SPBE yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2018, dimana indeks SPBE secara nasional baru mencapai 1,98 dari target indeks SPBE 2,6.
“Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2018, terdapat 81% dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum mencapai predikat baik. Melalui kegiatan ini, tugas kita mendorong instansi pemerintah tersebut untuk mencapai penerapan SPBE yang baik,” ungkap Imam Machdi.
Kegiatan asistensi ini direncanakan akan dilaksanakan di enam kota besar, antara lain Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, dan Denpasar. Sebanyak 623 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diikutsertakan dalam kegiatan asistensi, dan akan dibagi berdasarkan kategori predikat hasil evaluasi masing-masing instansi. Diharapkan, kegiatan asistensi ini dapat meningkatkan indeks SPBE masing-masing instansi pemerintah yang pada akhirnya juga memberikan peningkatan pada nilai indeks SPBE nasional. (HUMAS MENPANRB)
