Delegasi Kementerian PANRB saat berdiskusi dengan Profesor Arthur Grimes dari Victoria University of Wellington, Senin (06/11).
WELLINGTON – Pelayanan publik yang tidak diskriminasi dan merata bagi semua kalangan menjadi salah satu fokus pemerintah. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan kunjungan kerja ke Victoria University of Wellington untuk mendapatkan berbagai pembelajaran terkait strategi penciptaan layanan publik inklusif di Selandia Baru.
“Saat ini kita berupaya untuk terus menciptakan pelayanan publik inklusif dan aksesibel bagi semua pihak termasuk kelompok rentan, mulai dari penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak, lansia, dan orang-orang yang terdampak bencana alam atau bencana sosial” ujar Plt. Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan dan Pelayanan Publik Inklusif Kementerian PANRB Noviana Andrina, saat melakukan kunjungan kerja ke Victoria University of Wellington, Selandia Baru, Senin (06/11).
Dalam kesempatan itu, Tim Delegasi Kementerian PANRB diterima dan berdiskusi dengan Profesor Arthur Grimes dari Victoria University of Wellington. Dikatakan, hilirisasi pelayanan publik inklusif di Selandia Baru berjalan secara sangat komprehensif.
Ada empat kunci utama yang dijalankan Selandia Baru dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang inklusif yang pertama Shared Goals Between Government Agency, dimana setiap instansi pemerintah, baik di level pusat maupun daerah memiliki tujuan yang sama dan bekerja bersama untuk menghadapi tantangan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Pemerintah Selandia Baru secara bersama-sama fokus pada penanganan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
Selanjutnya, yang kedua Set Specific Indicators, dengan merumuskan dan menurunkan indikator spesifik untuk mencapai tujuan bersama tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks layanan inklusif maka indikator yang diturunkan dapat berupa peningkatan jumlah pengguna layanan disabilitas yang ditangani. Ketiga, Tailored Program, dengan merumuskan program dan strategi kebijakan yang spesifik dan sesuai kebutuhan dari pengguna pelayanan, oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam proses kebijakan.
Terakhir, yang keempat yaitu Make It Accountable. Dengan mempublikasikan berbagai data terkait tujuan dan target yang telah ditentukan sehingga publik dapat terlibat dalam proses akuntabilitas kebijakan.
Sebagai informasi, Selandia Baru secara konsisten mendapatkan ranking yang tinggi dalam Global Inclusivity Index, bahkan menjadi negara dengan peringkat tertinggi di tahun 2022. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari ekosistem pelayanan publik yang ada di dalamnya termasuk peran akademisi dalam menyajikan berbagai data untuk mendukung kebijakan berbasis bukti di negara ini.
Noviana berharap pelajaran dari keberhasilan Selandia Baru dalam menerapkan pelayanan publik inklusif tersebut dapat diterapkan dan diadaptasi di Indonesia. “Lesson learned dan berbagai praktik baik dari upaya pemerintah Selandia Baru dalam mewujudkan pelayanan publik inklusif kita harapkan dapat diambil serta diadaptasi pada pelayanan publik di Indonesia”, ungkap Noviana.
Menurutnya, seharusnya pelayanan publik dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa terkecuali, pelayanan publik yang adil dan inklusif adalah kunci utama untuk mewujudkan pelayanan publik prima. Turut hadir dalam kesempatan itu Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian PANRB Insan Fahmi. (fik/HUMAS MENPANRB)
