Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas usai melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (27/11).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tak henti-hentinya menggaungkan kinerja instansi pemerintah harus memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, tak terkecuali Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Kantor Kementerian PANRB, Senin (27/11).
“Hari ini saya dan Menteri Ida berdiskusi seputar transformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk kelembagaan dan juga penyederhanaan proses bisnis. Kami mendorong hal ini untuk terus tumbuh di Kemenaker sebagaimana arahan Presiden agar apa yang dilakukan oleh birokrasi bisa berdampak dan dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Menteri PANRB Azwar Anas.
Menteri Anas juga mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan atas capaian reformasi birokrasi yang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022 berada di angka 76.10 dengan predikat BB. Nilai ini mengalam peningkatan secara berkala dari tahun-tahun sebelumnya.
“Saya senang melihat kinerja Kemenaker yang terus mengalami perbaikan dan peningkatan dari waktu ke waktu serta berbagai transformasi yang telah dilakukan Kemnaker. Mudah-mudahan terobosan di Kemenaker akan terus tumbuh sehingga hasilnya akan jauh lebih dahsyat dari sekarang. Selamat Bu Menteri,” pungkas mantan Kepala LKPP ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjabarkan bahwa transformasi yang dilakukan oleh Kemenaker adalah untuk menjalankan arahan Presiden agar Kemenaker dapat memberikan dampak yang lebih luas serta mewujudkan visi Kemenaker, yaitu terwujudnya tenaga kerja yang produktif, kompetitif, dan sejahtera. “Arahan Bapak Presiden agar reformasi birokrasi ini berdampak itu kami lakukan. Hal ini dilakukan agar tugas dan fungsi dari Kemenaker dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ida.
Salah satunya adalah dengan melakukan transformasi pada Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Transformasi ini dilakukan untuk melatih tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing nasional maupun internasional, dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan sehingga menurunkan tingkat pengangguran.
Selain itu, Kemenaker juga menyelenggarakan Pendidikan Politeknik Ketenagakerjaan yang memiliki fokus pada tiga program studi keahlian, yakni relasi industri, keselamatan dan kesehatan kerja, serta manajemen SDM. “Saat ini kami sudah meluluskan dua angkatan dengan tingkat serapan tenaga mencapai 90 persen, karena mereka langsung menjadi tenaga terampil yang dibutuhkan di dunia usaha dan industry,” jelasnya.
Terkait dengan transformasi digital, Ida melanjutkan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sudah diwujudkan dengan menciptakan pelayanan berbasis elektronik. Saat ini, Kemenaker juga sedang mengembangkan sistem informasi pasar kerja.
Disampaikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenaker dalam mewujudkan birokrasi berdampak sudah dapat terlihat hasilnya jika melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT). “Alhamdulillah semenjak pandemi TPT di Indonesia mengalami penurunan yang luar biasa. Di tahun 2023 ini TPT sudah mencapai 5,32 persen dan angka ini sudah mendekati seperti sebelum pandemi,” pungkas Menteri Ida. (HUMAS MENPANRB)
