Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi narasumber pada webinar bertema Berdamai dengan Covid-19 (?) : Agenda Kebijakan Pelayanan Publik di Era New Normal, Selasa (16/06).
JAKARTA – Meski pandemi Covid-19 berdampak serius bagi kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, namun ada perubahan pelayanan publik yang lebih baik akibat wabah ini. Secara bertahap, Covid-19 menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk memberi layanan masyarakat secara digital, menciptakan inovasi, dan lain sebagainya.
Perubahan positif tersebut dijelaskan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi narasumber pada webinar bertema Berdamai dengan Covid-19 (?) : Agenda Kebijakan Pelayanan Publik di Era New Normal, Selasa (16/06). “Pandemi memaksa ASN untuk melakukan perubahan perilaku dan budaya,” ungkap Diah, dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada tersebut.
Perubahan berikutnya yang dijelaskan Diah, yakni pelayanan tatap muka bertransformasi menjadi layanan online atau daring. Pandemi memaksa penyelenggara pelayanan untuk mengubah mindset bahwa digitalisasi layanan merupakan solusi dalam akselerasi dan penyederhanaan pelayanan.
Terlepas dari berbagai kemudahan akibat digitalisasi layanan, pemerintah perlu waspada terhadap keamanan siber. “Hal ini jangan sampai penyelenggaraan layanan online disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Diah.
Akibat wabah yang menyerang Indonesia sejak empat bulan lalu ini, anggaran belanja pemerintah juga terjadi penghematan. Masa pandemi ini memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas.
Usaha pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan Covid juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dari berbagai sektor pemerintahan. Tak hanya pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat juga berkolaborasi memerangi wabah ini.
Selama Covid-19 mewabah, banyak tercipta inovasi, kreativitas, dan terobosan yang dilakukan banyak pihak. Selain penerapan teknologi, ada juga inovasi atau terobosan yang muncul dari pendekatan humanis kepada masyarakat. “Inovasi baru menjadi sebuah kebutuhan,” ungkap Diah.
Kementerian PANRB pun berinisiatif untuk memberikan apresiasi bagi pihak yang menciptakan inovasi pelayanan publik penanganan Covid-19. Selain memberikan penghargaan, Kementerian PANRB juhga membantu penyebarluasan atau replikasi inovasi tersebut ke berbagai daerah. Penghimpunan inovasi ini bertujuan untuk mendapatkan basis data inovasi Covid-19 yang memenuhi syarat dan kriteria sehingga dapat menjadi pembelajaran dan tukar-menukar pengetahuan, baik pada level nasional maupun internasional.
Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah juga memberlakukan skema work from home bagi ASN. Pegawai tidak perlu hadir di kantor, tetapi tetap bisa terhubung dengan pemanfaatan teknologi. Terlepas dari konteks pekerjaan, bagi Diah, pelaksanaan WFH juga berdampak pada pengurangan kemcatenan dan mengurangi polusi udara.
Webinar tersebut juga menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sebagai narasumber. Bima mengatakan, ASN tetap harus melaksanakan tugasnya meski pandemi masih berlangsung.
Ia mengakui, pemerintah menghadapi masalah kompleks yang belum pernah dihadapi sebelumnya.Semua pihak, baik ASN, dan swasta, perlu bekerja sama mencari solusi untuk bangsa. “Karena tidak adanya referensi kebijakan, kita harus bisa berinovasi dan melakukan tindakan kreatif,” ungkapnya. (don/HUMAS MENPANRB)
