Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat peresmian MPP Kab. Batang di Batang, Jawa Tengah, Kamis (23/01).
BATANG - Mal Pelayanan Publik (MPP) telah resmi berdiri di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, lantas memberi tantangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menghadirkan MPP di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah dalam waktu lima tahun.
Menteri Tjahjo meminta seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk studi banding pendirian MPP di Kab. Batang, Kab. Banyumas, dan Kab. Kebumen. "Dalam waktu dua hingga lima tahun, semua daerah tingkat II di Jawa Tengah harus memiliki Mal Pelayanan Publik," ujar Menteri Tjahjo, saat peresmian MPP Kab. Batang, yang juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kamis (23/01).
MPP Kab. Batang adalah MPP ketiga di Jawa Tengah. Jumlah instansi yang bergabung dalam MPP Batang sebanyak 23 instansi dengan 329 jenis layanan. Pelayanan di MPP antara lain, layanan perpajakan, BPJS, perbankan, layanan kepolisian, layanan ketenagakerjaan bagi TKI, dan sebagainya.
Jenis pelayanan yang jadi unggulan MPP Kab. Batang adalah SIM Drive Thru. Awalnya, SIM Drive Thru hanya melayani perpanjangan SIM C, kemudian ditambah dengan perpanjangan SIM A. Dengan inovasi ini, pemohon tak perlu turun dari kendaraannya. Pemohon cukup membawa persyaratan lengkap, menyerahkan ke petugas loket pendaftaran, foto, bayar PNBP, dan langsung bisa mengambil SIM. Estimasi waktu tidak lebih dari 10 menit.
Pengelolaan pusat pelayanan ini, harus mampu membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi. Dengan terintegrasinya layanan, ASN bisa memberikan pelayanan terbaik, sehingga memperkuat daya saing global serta menumbuhkan minat investor.
Kehadiran MPP juga sebagai bentuk nyata reformasi birokrasi. Pemangkasan alur perizinan, tentu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tingkat II. Menteri Tjahjo juga meminta kepada instansi paguyuban Kementerian PANRB, yakni BKN, KASN, ANRI, dan LAN, agar bisa membangun birokrasi yang ramping demi pelayanan yang lebih cepat. "Tujuannya adalah menyejahterakan masyarakat, dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat," imbuhnya.
Tantangan setelah MPP ini berdiri, adalah mempertahankan dan mengembangkannya. Pelaksanaan MPP tidak boleh telat beradaptasi. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo mengemukakan arahannya agar sistem pemerintah menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dari pembenahan birokrasi yang selama ini dianggap rumit dan berbelit. Dalam konteks pelayanan publik, juga harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu memberikan pelayanan optimal.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menginginkan agar menambahkan satu layanan dalam MPP, yakni pengaduan. Ia berharap masyarakat bisa menyampaikan semua aspirasinya melalui berbagai kanal.
Di lingkup Pemprov Jateng misalnya, warga bisa mengadu melalui SMS, WhatsApp, Instagram, aplikasi LAPOR!, dan menyampaikan langsung. "Tambahi satu pelayanan, kanal pengaduan. Itu roh kita," ujar Ganjar.
Usai sambutan pembukaan, Ganjar, bersama Menteri Tjahjo, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, serta Bupati Batang Wihaji, menyempatkan diri untuk berkeliling melihat pelayanan di MPP Kab. batang. Dalam acara itu, turut hadir Wakil Walikota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Wakil Bupati Brebes Narjo, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Aris Wahyudi, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah III Kementerian PANRB Damayani Tyastianti, serta para kepala organisasi perangkat daerah Kabupaten Batang, para pimpinan perbankan, serta para tamu undangan. (don/HUMAS MENPANRB)
