Presiden Jokowi didampingi Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meninjau pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting oleh BKKBN di Kabupaten TTS, Provinsi NTT, Kamis (24/03/2022) pagi. (Foto: BPMI Setpres/Rusman)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan meninjau pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (24/03/2022) pagi waktu setempat.
Presiden Jokowi dalam arahannya menekankan bahwa target angka prevalensi stunting di tahun 2024 yakni di bawah 14 persen harus tercapai.
“Saya minta seluruh gubernur, bupati, wali kota di seluruh Tanah Air juga akan saya sampaikan hal yang sama bahwa jangan sampai target angka 14 persen itu luput, harus tercapai,” ujar Presiden.
Presiden pun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN. Menurutnya, kegiatan yang berkaitan dengan stunting seperti pendampingan calon pengantin sebelum menikah harus dikerjakan.
“Karena belum tentu semua pengantin itu tahu meskipun punya uang banyak tapi kalau enggak tahu apa yang harus dilakukan, disiapkan, itu bisa jadi keliru juga,” tambahnya.
Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah juga akan melakukan intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air. Intervensi tersebut, lanjut Presiden, perlu dilakukan secara terpadu oleh seluruh pihak agar target 14 persen di tahun 2024 tercapai.
“Tanpa kerja terpadu dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan seluruh masyarakat saya kira sangat sulit mencapai target yang telah kita tentukan,” lanjutnya.
Di akhir arahannya, Kepala Negara menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BKKBN sangat baik untuk mendorong kementerian dan lembaga terkait dalam mencapai target penekanan angka prevalensi stunting tersebut.
Turut mendampingi Presiden pada agenda tersebut di antaranya Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat. (FID/AIT/ST)
