Menteri PANRB saat menjadi pembicara dalam sesi Roundtable Ministrial Meeting dalam Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Meeting 2018.
SEOUL - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menghadiri acara Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific Regional Meeting 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Korea di Seoul, Korea, pada 5-6 November 2018. Pada acara internasional ini, Menteri PANRB menjadi salah satu pembicara dalam Roundtable Ministrial Meeting bersama Menteri PPN/Bappenas Bambang Brojonegoro serta 14 pembicara tingkat tinggi lainnya yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi dan masyarakat sipil.
Dalam kesempatan ini, Menteri Syafruddin memaparkan tentang peningkatan pelayanan publik sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mengimplementasikan Open Government, yaitu melalui program One Agency, One Innovation yang diluncurkan oleh Kementerian PANRB. Program ini merupakan sebuah langkah strategis Pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melaksanakan kebijakan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu dengan mengharuskan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahunnya dengan kriteria yang digunakan untuk menilai program layanan publik sebagai inovatif adalah hal baru, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan inklusi.
One Agency One Innovation menjadi sebuah upaya dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia dengan mendorong tumbuhnya role model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan.
Salah satu best practice dalam pelayanan publik oleh pemerintah Indonesia adalah Pengendalian Malaria melalui Sistem Diagnosis dan Pengobatan Dini (EDAT) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Inovasi yang terpilih sebagai pemenang UNPSA 2018 ini merupakan kolaborasi antara Pemda, masyarakat, dan sektor swasta. Sejak program ini dimulai pada 2010, jumlah kasus malaria turun drastis dari angka 50.700 kasus menjadi 13.600 kasus.
Ditambah lagi, saat ini Pemerintah Indonesia telah menerapkan pelaksanaan pelayanan publik melalui sistem e-government agar seluruh pelayanan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, efisien, serta terintegrasi.
Open Government Partnership (OGP) menghadirkan pemimpin dari seluruh dunia untuk meningkatkan komitmen dan menghasilkan dukungan politik baru untuk membuat pemerintah menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pertemuan OGP Regional Asia Pasifik ini menjadi peluang besar bagi anggota OGP dan non-anggota untuk berbagi pengalaman dan mengeksplorasi strategi menuju Pemerintahan Terbuka dengan mengambil tema “Promoting Participatory Democracy, Improving Governance For A Better Life For All, And Renewing Public Trust Through Government Innovation” atau mempromosikan demokrasi partisipatif, meningkatkan tata pemerintahan untuk kehidupan yang lebih baik untuk semua, dan memperbaharui kepercayaan publik melalui inovasi pemerintah.
Pertemuan ini juga akan menandai peluncuran Pekan Inovasi Pemerintah Korea, sebuah inisiatif kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil dan mitra internasional untuk mempromosikan dialog antara semua pemangku kepentingan untuk menemukan cara-cara inovatif untuk memecahkan masalah sosial.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Tin Zuraida, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Imam Machdi, Sekretaris Deputi RB Kunwas Didid Noordiatmoko serta Kepala Bagian Perencanaan Kinerja dan Anggaran SDM Aparatur Adi Junjunan Mustafa. (arl/HUMAS MENPANRB)
