Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi pembicara pada Indonesia Focus 11th Annual Conference di Indiana University Bloomington, Amerika Serikat, Sabtu (05/10).
BLOOMINGTON - Reformasi pelayanan publik di Indonesia telah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Diantaranya dengan inovasi pelayanan publik, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), dan integrasi pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat menjadi pembicara pada Indonesia Focus 11th Annual Conference di Indiana University Bloomington, Indiana, Amerika Serikat, Sabtu (05/10). Diah mengatakan kebijakan inovasi pelayanan publik diawali dengan adanya gerakan One Agency, One Innovation. "Kemudian dilanjutkan dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), replikasi inovasi, dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP)," ujarnya.
Lanjutnya dijelaskan, keberhasilan inovasi pelayanan publik di Indonesia juga diakui internasional, khususnya pada ajang United Nations Public Service Awards (UNPSA). Dua inovasi dari Indonesia, yaitu inovasi EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat dan inovasi PetaBencana.id dari BNPB berhasil menjadi pemenang pada UNPSA 2018 dan 2019.
Bentuk reformasi pelayanan publik berikutnya adalah SP4N-LAPOR!. LAPOR! merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terakhir, mengenai integrasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan pelayanan publik yang menjadi perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN, BUMD dan swasta untuk mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat.
"MPP dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman kepada masyarakat," imbuhnya. Saat ini, terdapat 17 MPP yang sudah beroperasi dengan lebih dari 2.500 layanan.
Diah menegaskan bahwa ketiga bentuk reformasi dalam pelayanan publik ini merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk meraih pembangunan yang berkelanjutan melalui pelayanan publik yang efektif, inovasi yang transformatif, dan instansi pemerintah yang akuntabel.
Sementara itu, pelajar dan masyarakat yang hadir dalam Indonesia Focus 11th Annual Conference mengapresiasi berbagai perubahan signifikan dari inovasi yang dilakukan pemerintah Indonesia. Hal ini menjadikan publik Indonesia lebih sederhana dan tidak lagi memerlukan banyak persyaratan birokrasi yang berbelit seperti yang dialami di masa lalu.
Konferensi ini bertujuan sebagai media berbagi ilmu dan tukar pengetahuan melalui diskusi dan presentasi dari para akademisi dan praktisi serta memberikan kesempatan kepada pelajar Indonesia dan Amerika untuk bekerja dan berkolaborasi dalam penelitian dan penulisan. Dalam penyelenggaraannya, Asian Society for International Relations and Public Affairs (ASIRPA) selaku koordinator kegiatan bekerja sama dengan Indiana University Bloomington, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chicago serta Komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Tahun ini merupakan tahun ke-11 dilaksanakannya kegiatan Indonesia Focus Conference dan merupakan kali kedua dilaksanakan di Indiana University Bloomington.
Hadir pada acara tersebut beberapa pembicara utama, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Mahendra Siregar, Professor of Health Information Management University of Pittsburgh Bambang Parmanto serta Peneliti Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian M. Prama Yufdy. Selain pembicara utama, juga terdapat 33 pembicara dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia dan Amerika pada sesi paralel. (rr/HUMAS MENPANRB)
