Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat meresmikan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bone Bolango secara virtual, Rabu (27/01).
JAKARTA – Pertama kalinya di Indonesia, peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) dilakukan secara virtual. Langkah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk menghadirkan pelayanan publik modern ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Upaya ini menunjukkan konsistensi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik dan kemampuan beradaptasi dengan kenormalan baru. Peresmian virtual MPP Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh Menteri Menko Polhukam dan dihadiri Menteri PANRB, Rabu (27/01). Sebanyak 269 jenis layanan dari 15 instansi tersedia dalam bangunan dua lantai seluas 6.000 meter persegi tersebut.
Mahfud MD turut mengapresiasi pembentukan MPP Kabupaten Bone Bolango. Ia mengatakan bahwa pemerintah tengah dihadapkan dengan tantangan birokrasi yang lambat dan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih. e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi jawaban atas persoalan tersebut. “Semua serba elektronik, itu yang patut kita sambut baik,” tutur Mahfud.
Salah satu terobosan dalam MPP untuk menjamin pelayanan ditengah pandemi adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan yang semula secara manual, bertransformasi menjadi daring (online) untuk mengurangi tatap muka.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Tjahjo mengatakan MPP adalah langkah adaptif pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, termasuk kondisi krisis. “Hadirnya Mal Pelayanan Publik ini merupakan wujud nyata dari Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk tetap memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya, walaupun harus menyesuaikan diri di tengah pandemi yang terjadi,” ujar Menteri Tjahjo usai acara peresmian MPP Kabupaten Bone Bolango.
Pembangunan MPP menjadi langkah untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat tranformasi ekonomi agar Indonesia dapat bertumbuh kembali. Kreativitas baru perlu dikembangkan kembali untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman, termasuk dalam kondisi krisis seperti wabah Covid-19.
MPP merupakan penggabungan berbagai jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/D, maupun swasta yang dapat dilakukan dalam satu tempat dengan sistem yang terintegrasi. Kehadiran MPP menjadi bukti nyata sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang berhasil menghilangkan ego sektoral demi kesuksesan program pembangunan.
Peresmian MPP ini dilakukan bertepatan dengan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Bone Bolango ke-18. MPP Kabupaten Bone Bolango merupakan MPP ke-34 secara nasional dan merupakan MPP pertama di Provinsi Gorontalo.
Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam sambutannya menyampaikan niat baik pembangunan MPP ini tujuannya adalah mengutamakan pelayanan publik. “Dengan MPP di mana semua one stop service dalam satu kantor akan mempermudah masyarakat mendapatkan berbagai jenis layanan. Ujungnya tercapai kepuasan publik atas Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan tanpa korupsi,” tutupnya. (clr/HUMAS MENPANRB)
Instansi yang tergabung dalam MPP Kabupaten Bone Bolango:
- Samsat
- PDAM Bone Bolango
- Badan Pertanahan Nasional
- BPJS
- PTSP Provinsi Gorontalo
- PTSP Bone Bolango
- Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Bone Bolango
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Polres Gorontalo
- Kejaksaan
- KPP Pratama
- Kementerian Agama
- PLN
- Kementerian Hukum dan HAM
- Ditjen Imigrasi
