Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat melakukan uji layanan di Mal Pelayanan Publik Kab. Sumedang, Jumat (26/07).
SUMEDANG – Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa melakukan uji layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kab. Sumedang, Jawa Barat. Hadirnya MPP di Kab. Sumedang diharapkan menjawab tuntutan masyarakat di era globalisasi.
MPP Kab. Sumedang berdiri dengan 155 jenis layanan dari 23 instansi. “MPP Kabupaten Sumedang ini diharapkan bukan saja dapat memenuhi harapan masyarakat Sumedang, melainkan juga dapat menjawab tuntutan serta tantangan pelayanan publik secara nasional dan persaingan global,” ujar Diah dalam kegiatan diseminasi dan uji coba layanan Mal Pelayanan Publik Kab. Sumedang, Jumat (26/07).
Diah menegaskan, integrasi sistem pelayanan menjadi kata kunci dalam penyelenggaraan MPP. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kementerian PANRB mendorong terwujudnya komitmen bersama sehingga terjalin sinergitas antar penyelenggara layanan baik pusat, daerah, BUMN/D, maupun swasta.
Setiap penyelenggara pelayanan harus memiliki cara pandang new public service, yang berakar dari nilai demokrasi seperti partisipasi masyarakat, civil society (masyarakat madani), nilai kemanusiaan, dan mengutamakan dialog, sehingga sangat sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang demokratis seperti Indonesia.
Implementasi new public service berimplikasi pada perubahan strategi penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada harapan masyarakat, melalui pelaksanaan forum konsultasi publik, penerapan survei kepuasan masyarakat, maupun mekanisme pengaduan pelayanan yang efektif. “ Hal itu mendorong mendapatkan informasi yang berkontribusi pada perbaikan pelayanan secara berkelanjutan,” imbuh Diah.
Pembangunan MPP Kab. Sumedang berawal sejak 27 Maret lalu. Awal tahun ini, Pemkab Sumedang telah meneken komitmen pembangunan MPP dengan Menteri PANRB Syafruddin. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, dalam kurun waktu empat bulan, jajarannya berhasil mewujudkan komitmen tersebut.
“Hari ini kami menyatakan dimulainya uji coba pelayanan sebelum MPP ini secara resmi di-launching,” imbuh Dony. Rencananya, MPP di kabupaten yang berjuluk Kota Tahu ini akan diresmikan pada Agustus mendatang.
Saat ini, beberapa instansi yang melaksanakan pelayanannya di MPP, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta beberapa dinas lainnya. Sejumlah BUMN dan perbankan yang memberikan pelayanannya di MPP ini adalah PDAM Tirta Medal, PT Taspen, Kantor Pos, Telkom, PLN, Bank Sumedang, Bank BJB, dan Bank BRI. (don/HUMAS MENPANRB)
