Asdep Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam FGD Penyusunan Mekanisme Identifikasi dan Kurasi Inovasi Diseminasi Praktik Terbaik Pelayanan Publik, di Jakarta, Kamis (01/02).
JAKARTA - Sebagai pembina pelayanan publik nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini tengah mematangkan penyebarluasan praktik terbaik pelayanan publik melalui program diseminasi inovasi pelayanan publik. Disampaikan bahwa diseminasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat keberlanjutan inovasi dan replikasi inovasi, yang dapat mendukung implementasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik.
“Inovasi yang selama ini tercipta melalui program Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) sudah berjumlah 1.065 mungkin dianggap kemanfaatnya kurang apabila tidak ditularkan kepada yang lainnya melalui replikasi. Inovasi-inovasi yang telah diciptakan selama ini tentunya inovasi yang sudah sangat teruji, karena sudah diseleksi secara ketat yang melibatkan Tim Evaluasi dan Tim Penilai Independen. Oleh karena itu di tahun ini kami memprogramkan untuk mendorong inovasi tersebut untuk direplikasi,” ujar Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Mekanisme Identifikasi dan Kurasi Inovasi Diseminasi Praktik Terbaik Pelayanan Publik, di Jakarta, Kamis (01/02).
Untuk diketahui bahwa dIseminasi inovasi akan disesuaikan sesuai isu dan program RB Tematik terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi, dan program prioritas Presiden. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat. Dengan memprioritaskan empat isu RB Tematik, program-program pemerintah lebih terarah dan terukur.
Lebih lanjut disampaikan, sebelum dilakukan diseminasi, Kementerian PANRB akan menentukan indikator yang akan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkurasi inovasi yang akan didiseminasikan. Adapun, inovasi yang akan disebarluaskan tersebut dipilih sesuai dengan isu RB Tematik sebagaimana tersebut diatas. “Nanti untuk program replikasi itu juga akan kita klaster pertematik, jadi ada yang terkait pengentasan kemiskinan, kemudian digitalisasi administrasi pemerintahan, peningkatan investasi dan beberapa program prioritas dari Presiden,” tuturnya.
Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa masukan terkait desain dan rancangan program diseminasi yang disampaikan oleh Praktisi Inovasi Pelayanan Publik Budi Chairuddin. Budi menyampaikan bahwa ada tiga jenis transfer/diseminasi yang dapat dilakukan. Pertama, secara substansi yaitu transfer dan pertukaran ide-ide, dan solusi. Kedua, secara teknik, dimana transfer dilakukan pada aplikasi, keterampilan dan teknologi.
Kemudian yang ketiga, secara manajerial, yakni proses/sistem manajemen atau rangkaian proses pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya yang dapat ditransfer dan disesuaikan. Selanjutnya disampaikan bahwa didalam transfer pengetahuan ada tiga aktor yang berperan, diantaranya yaitu produsen, penyebar (disseminator), dan konsumen (consumer).
Sementara itu, ada beberapa cara untuk menilai metode diseminasi, pertama yaitu measurable metric of success yaitu mendokumentasikan tolok ukur keberhasilan, sehingga best practices dapat dibandingkan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Selanjutnya, pemantauan berkelanjutan untuk critical success factors, yaitu memperhitungkan pemantauan lanjutan sebagai elemen penting untuk meningkatkan best practices di masa depan.
Terakhir, institutional capacity yaitu transfer pengetahuan yang efektif tidak hanya memerlukan paparan terhadap kumpulan pengetahuan tertentu, namun juga pemanfaatan pengetahuan atau best practices tersebut di lingkungan lokal. “Pertama lebih mengukur keberhasilannya, kedua melakukan monitoring atau pemantauan pada critical success factors, dan ketiga institutional capacity. Jadi ini tiga-tiganya, harus diambil,” imbuhnya.
Selanjutnya masukan dan saran juga disampaikan oleh Praktisi Inovasi Pelayanan Publik Dian Anggraini. Ia menyebutkan mekanisme identifikasi inovasi dapat dilakukan melalui enam tahapan yaitu menentukan tujuan dan sasaran; memetakan masalah dan peluang; brainstorming dan menyusun kandidat inovasi; evaluasi dan prioritisasi; uji coba dan implementasi; serta monitor dan evaluasi.
Dalam mengidentifikasi atau mengkurasi inovasi yang akan didiseminasi, inovasi dapat bersifat baru secara keseluruhan, atau baru hanya dalam beberapa aspek tertentu. Selain itu, inovasi juga harus memiliki relevansi yang dapat diartikan sebagai hubungan antara inovasi dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.
Lebih jauh Dian menjelaskan, inovasi juga telah diadaptasi dan diterapkan oleh unit atau instansi lain. Inovasi juga memiliki keunikan atau hal yang berbeda dari sebelumnya, memiliki dampak, serta potensi berkelanjutan. Menurutnya, semakin tinggi nilai inovasi maka akan semakin berpotensi dalam berkelanjutan. (fik/HUMAS MENPANRB)
