Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP tahun 2020, di Jakarta, Selasa (02/02).
JAKARTA – Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah di Indonesia, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Hukum dan HAM. Dukungan itu terbukti dari layanan imigrasi ada di hampir seluruh MPP.
Layanan pembuatan dan perpanjangan paspor, hingga Administrasi Hukum Umum (AHU) tersebar di beberapa MPP. Hal ini tentu mempermudah masyarakat yang membutuhkan layanan imigrasi tersebut.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pihaknya memberi perhatian penuh terhadap upaya perbaikan layanan publik melalui MPP. “Jika kita ingin maju, para bupati dan wali kota, mau tidak mau, suka tidak suka MPP ini menjadi hal yang sangat penting kita lakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat,” ujarnya dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP tahun 2020, di Jakarta, Selasa (02/02).
Dukungan itu juga sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mempermudah pelayanan masyarakat, termasuk investasi. Dihadapan 38 bupati dan wali kota yang menandatangi komitmen penyelenggaraan MPP, Menteri Yasona meminta agar para kepala daerah menghadirkan pola pikir ‘kalau dapat dipermudah kenapa harus dipersulit’. Sebab dengan begitu maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat terbangun dengan baik.
Selain itu para kepala daerah juga diharapkan dapat memiliki komitmen memberikan layanan publik yang optimal. Jika komitmen tersebut dimiliki oleh seluruh kepala daerah di Indonesia, maka negara ini dapat bangkit, dan masyarakat juga memiliki rasa percaya terhadap pemimpin didaerah nya masing-masing.
“Saya kira membangun MPP tidak terlalu mahal, namun yang penting dilakukan adalah komitmen politik dari setiap kepala daerah untuk MPP tersebut,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan kepada Kementerian PANRB, sebagai instansi yang memrakarsai berdirinya MPP di berbagai daerah. Jika saat ini sebagian daerah sudah memiliki MPP, maka diharapkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga dapat berkomitmen membangun pelayanan dalam satu gedung tersebut.
Kemudahan layanan juga harus didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Oleh karenanya para bupati dan wali kota dituntut memperbaiki SDM, terlebih pada sektor penguasaan teknologi informasi. Seperti yang dilakukan instansinya yakni mencanangkan revolusi digital dengan tujuan memberi kemudahan pelayanan publik.
“Bapak Presiden mengatakan bahwa saat ini negara-negara berlomba bukan lagi siapa yang terbesar, tapi siapa yang tercepat menggunakan teknologi informasi, maka peningkatan SDM penting dilakukan. Kita meminta para bupati dan wali kota mendorong terus SDM dalam menggunakan teknologi informasi,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
