JAKARTA – Sejak Desember 2019 lalu, kawasan industri Kendal, Jawa Tengah, resmi menyandang status baru sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Direktur KEK Kendal Didik Purbadi menyebutkan, setidaknya ada empat pilar yang disiapkan Kendal dalam upaya mengubah status wilayahnya tersebut. Minimal, tanah dan air sudah dikuasai untuk pengembangan ekonomi.
Pilar pertama adalah modal utama dan infrastruktur. Ia menyebutkan, modal utama berupa tanah dan air. Sedangkan infrastruktur adalah hal-hal yang dibangun pemerintah untuk kemudahan menjangkau daerah tersebut seperti bandara, pelabuhan, akses jalan, maupun saluran komunikasi dan listrik.
"Ini sangat penting. Minimal, pada saat penentuan suatu lokasi pengembangan KEK, tanah maupun air sudah dikuasai," ujarnya saat menjadi narasumber dalam Dialog Kelompok Terarah Pengembangan dan Pengelolaan KEK yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) beberapa waktu lalu.
Pilar kedua yang harus dimiliki dalam pengembangan kawasan ekonomi adalah Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK. Bagi Didik, BUPP dalam hal ini menjadi mitra strategis untuk membuat industri maupun ekonomi makin berkembang.
Keberadaan mitra ini juga harus didukung oleh tiga hal, yakni akses terhadap pasar global (global networking), sumber daya yang mumpuni baik dalam hal teknologi, finansial, maupun sumber daya manusia (SDM). "Dan yang terpenting adalah world class services untuk menarik investor dari luar," lanjutnya.
Dilanjutkannya, pada pilar ketiga terdapat kelembagaan/otoritas. Hal ini akan menentukan kewenangan badan usaha untuk mengelola kawasan ekonomi maupun industri secara efektif dalam upaya akselerasi pengembangan kawasan tersebut.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga bisa dibuat gugus tugas. "Sehingga bisa menggerakkan semua kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah," tuturnya.
Pilar terakhir yang dijelaskan Didik, adalah fasilitas dan insentif. Pemberian fasilitas dan insentif ini harus efektif dan mudah diimplementasikan. Diakuinya, hal ini masih menjadi tantangan bagi KEK Kendal.
Dalam kesempatan tersebut, Didik juga menyampaikan strategi program percepatan (quick win) untuk mendukung keberadaan keempat pilar tersebut. Pertama, adalah adanya sinergi dari BUMN dan pihak swasta.
Ia menyebutkan, BUMN memiliki kecepatan dan kemampuan terkait penyediaan infrastruktur, sementara swasta memiliki reputasi dan sumber finansial yang baik, serta dipercaya investor. Sinergi keduanya telah banyak diadopsi oleh negara lain karena menghasilkan kekuatan yang luar biasa.
Strategi kedua adalah adanya otoritas langsung yang berada di bawah presiden untuk mengelola kawasan ekonomi tersebut. "Ketiga adalah insentif yang bersifat ultimate, mudah, dan implementatif. Sehingga negara kita bisa bangkit pada saat pandemi, dan saya yakin kita bisa," pungkas Didik. (nan/HUMAS MENPANRB)
