JAKARTA – Proses Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 telah rampung dilaksanakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berharap melalui evaluasi AKIP dan ZI, Kementerian PANRB terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak, transparan, dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Penyerahan hasil evaluasi akan dilakukan pada kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025 yang digelar Rabu, 11 Februari 2026. Acara yang mengusung tema ”Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” dapat disaksikan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian PANRB dan rbkunwas.
"Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Pada kesempatan yang sama Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menegaskan bahwa evaluasi AKIP dan ZI merupakan bagian dari masa transisi penting menuju sistem akuntabilitas yang lebih berdampak. Evaluasi ini tidak lagi semata berfokus pada pemenuhan administratif, tetapi menjadi pendorong utama pencapaian prioritas Presiden dan arah pembangunan nasional.
"SAKIP dan ZI bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen nyata dalam mendukung prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan," jelas Erwan.
Lebih dari sekadar capaian predikat atau nilai evaluasi, keberhasilan SAKIP dan ZI merupakan upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara yang digunakan mampu menghasilkan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (HUMAS MENPANRB)
