Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam Sidang Pleno Tim Evaluasi KIPP Tahun 2025, secara daring, Senin (14/7/2025).
JAKARTA – Sebanyak 2.116 inovasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2025 telah terjaring melalui seleksi administrasi. Inovasi dari 339 instansi pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut selanjutnya diserahkan ke Tim Evaluasi (TE) yang berasal dari 10 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru mengungkapkan Tim Evaluasi melakukan sidang pleno untuk menentukan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik. Otok mengapresiasi seluruh TE yang telah bekerja keras melakukan penilaian dalam waktu singkat dan dengan jumlah yang tidak sedikit.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TE, karena Bapak/ibu bukan hanya menjadi perwakilan dari berbagai perguruan tinggi masing-masing, tetapi juga membawa semangat keilmuan dan dedikasi yang luar biasa untuk inovasi pelayanan publik,” ujar Deputi Otok dalam Sidang Pleno Tim Evaluasi KIPP Tahun 2025, secara daring, Senin (14/7/2025).
TE telah melakukan penilaian proposal KIPP 2025 sejak 30 Juni hingga 13 Juli 2025, didampingi oleh Tim Sekretariat, dan sudah melakukan konsolidasi nilai di internal tim kecil sebelum sidang pleno. Penilaian proposal dilakukan sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB No. 4/2025 tentang KIPP 2025, yaitu merujuk pada indikator penilaian dan dilakukan secara peer review.
Penilaian proposal inovasi oleh TE menghasilkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Finalis Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi. Berdasarkan Pedoman Menteri No. 4/2025, kriteria yang perlu diperhatikan oleh TE adalah memenuhi passing grade minimal 85. Inovasi yang telah terbukti pernah direplikasi lebih diutamakan dibanding yang belum.
Menteri PANRB sebelumnya menekankan bahwa KIPP hadir bukan sekadar lomba, melainkan policy tool yang dirancang untuk membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Inovasi yang diajukan dalam KIPP diharapkan dapat direplikasi dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan, baik di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, hingga mitigasi bencana.
"Bu Menteri berpesan agar KIPP menjadi bukti bahwa inovasi itu tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat saja, tapi bisa di-scaling up secara luas di seluruh Indonesia dan bisa diterapkan secara lebih luas sebagai kebijakan nasional," imbuh Otok.
Dalam sidang pleno, Tim Evaluasi KIPP memaparkan hasil penilaian dan nominasi dari masing masing tim kecil. Setiap TE menyampaikan inovasi yang dinominasikan, menentukan, dan menghasilkan Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Umum dan Finalis Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Berita Acara sekaligus penyerahan Daftar Finalis Top Inovasi dari Ketua TE KIPP 2025 Fadillah Amin kepada Ketua Tim Sekretariat KIPP Otok Kuswandaru.
"Inovasi yang terpilih sebagai finalis akan dilakukan penilaian fisibilitas scaling up oleh Tim Panel Independen (TPI) dan oleh masyarakat pada tanggal 21-23 Juli 2025," pungkas Otok. (del/HUMAS MENPANRB)
