Menteri PANRB Azwar Anas saat memberikan arahan dalam Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP) di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (13/03).
SURABAYA – Pelayanan publik terus dikembangkan agar menjadi semakin efisien dan mudah bagi masyarakat yang memerlukan. Salah satunya lewat Forum Koordinasi Pelayanan Publik (FKPP) yang tahun ini diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (13/03).
FKPP 2023 yang mengusung tema Kolaborasi untuk Transformasi Pelayanan Publik yang Lebih Berdampak, dibuka langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. Dalam sambutannya, ia menekankan agar inovasi harus efisien dan terintegrasi.
"Setiap inovasi tidak boleh dibarengi dengan aplikasi, rakyat bingung untuk mendapatkan pelayanan. Ini kita integrasikan jadi satu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan bikin aplikasi yang baru, tetapi pelayanan eksternal harus terintegrasi," ujar Anas.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa forum ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam perumusan kebijakan serta penyelenggaraan pelayanan publik oleh berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
"Forum Koordinasi Pelayanan Publik telah diselenggarakan sejak tahun 2018, sebagai salah satu strategi Deputi Bidang Pelayanan Publik dalam meningkatkan pemahaman dan menjaring masukan dari para stakeholders terkait kebijakan pelayanan publik agar terus bergerak ke arah yang lebih baik," kata Diah.
Forum ini menghadirkan berbagai pembicara dalam dua sesi untuk menyampaikan pengalaman hingga rumusan terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang menjadi pembicara menyampaikan bahwa pihaknya mendorong inovasi di daerahnya dengan mengadakan kompetisi yang disebut Kovablik (Kompetisi Pelayanan Publik).
"Kovablik dari 2016 sampai 2022, Alhamdulillah sudah sampai melipatgandakan jumlah partisipasinya telah meningkat dua kali lipat. Ini inkubatornya. Bagaimana di tingkat daerah diajak berpartisipasi dan didorong," papar Emil.
Sementara itu, pembicara lain yakni Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, juga menyampaikan best practice dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik di daerah mereka masing-masing.
"Kami menyadari di Banyuwangi ada desa kami yang harus ditempuh membutuhkan waktu tiga jam alias 100 kilometer lebih menuju desa tersebut. Maka kami menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah layanan agar semua masyarakat mendapat layanan baik. Di desa kami kembangkan Smart Kampung, 189 desa kami sudah tersambung dengan fiber optic. Masyarakat desa sudah bisa melakukan pelayanan self service, dan semua kepala desa sudah menggunakan tanda tangan elektronik," ujar Ipuk.
Sementara itu, Setiawan Wangsaatmaja menyampaikan strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tranformasi kelembagaan yang bertujuan untuk menghadirkan pelayanan publik yang maksimal.
"Kami di Jawa Barat ada namanya town hall meeting setiap bulan. Anak-anak muda ASN dikumpulkan lalu dibuat 'visi kita gini loh, budaya kerja Anda gini loh', ngga mungkin dengan tata cara lama yang selalu hierarkis. Mereka punya peluang karena anak muda punya kreativitas yang tinggi, Anda lakukan itu, dan ini sangat powerful," kata Setiawan.
Sementara itu dalam sesi kedua forum, hadir para Asisten Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB yang memaparkan berbagai kebijakan di bidang pelayanan publik. Termasuk didalamnya terkait percepatan Mal Pelayanan Publik Digital hingga dampaknya bagi masyarakat. (and/HUMAS MENPANRB)
