Kepala BRSAMPK Handayani Neneng Heryani saat mempresentasikan inovasi Pinter Melatih Anak Kobra di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (05/07).
JAKARTA – Sebanyak delapan inovator menjalani presentasi dan wawancara dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 hari keempat. Kali ini inovasi berasal dari kementerian dan pemerintah kabupaten/kota. Beragam inovasi meramaikan sesi wawancara kali ini. Setiap instansi pemerintah menampilkan keunikan inovasinya, mulai dari kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga layanan kesehatan bagi hewan ternak.
Presentasi diawali Kabupaten Gunungkidul yang hadir dengan inovasi Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Semangat Gotong Royong Cegah Stunting (Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting). Inovasi tersebut merupakan upaya bersama menyiapkan generasi berkualitas. Diketahui, tahun 2017 angka stunting sangat tinggi mencapai angka 37,41 persen.
Menindaklanjuti kondisi yang ada, tahun 2017 UPT Puskesmas Gedangsari II bersama dengan lintas sektor disamping melanjutkan upaya menekan angka perkawinan usia anak juga berupaya membuat inovasi “Sego Ceting” (Semangat Gotong Royong Cegah Stunting). “Kegiatan ini diharapkan bisa menampung keterlibatan semua unsur untuk mendukung upaya mencegah stunting dan menyiapkan generasi yang berkualitas,” ujar Bupati Gunungkidul, Badingah, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jumat (05/07).
Inovasi kedua berasal dari Pemerintah Kota Yogyakarta dengan judul e-STPDP, dimana sistem aplikasi ini merupakan inovasi asli yang dibangun oleh BPKAD dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka menuju Jogja Smart City. e-SPTPD turut mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dilihat dari sektor pengelolaan administrasi Pajak Daerah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.
Wajib pajak dapat memantau pajak daerah yang telah dibayarkan sudah masuk ke Rekening Kas Umum Daerah melalui aplikasi e-SPTPD. “Sehingga mencegah tindakan penyalahgunaan yang dilakukan aparat pemerintah karena pembayaran pajak daerah diterima oleh bank dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam,” jelas Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Purwadi, saat mempresentasikan inovasinya di hadapan Tim Panel Independen.
Selanjutnya, Kementerian Sosial hadir dengan inovasi Pendidikan Karakter melalui Terapi Psikososial bagi Anak Korban Radikalisme (Pinter Melatih Anak Kobra) milik Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta. Terobosan dilakukan untuk membantu membentuk karakter anak-anak yang terlibat dalam jaringan terorisme.
“Dengan membantu anak-anak merubah karakternya dari karakter anak yang radikal menjadi anak yang ceria dengan pemikiran positif, mencintai sesama, senang bertegur sapa, senang menolong, senang belajar, bermain, bersosialisasi dengan lingkungannya, dan percaya diri dengan potensi yang dimilikinya,” ujar Kepala BRSAMPK dra. Neneng Heryani, pada tahapan wawancara ini.
Masih dari Kementerian Sosial, inovasi kedua berjudul Sistem Data Terpadu Nasional Pengentasan Kemiskinan (SIKS-NG) milik Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Inovasi SIKS-NG merupakan solusi bagi pengelolaan data kemiskinan yang terpadu, efektif, dan efisien yang tentu saja memberikan kontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.
SIKS-NG mengelola data mikro status sosial ekonomi rumah tangga, keluarga, dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bantuan sosial atau subsidi. “Pemutakhiran data secara periodik oleh Dinsos kabupaten/kota melalui SIKS-NG menjadikan subsidi yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” imbuh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras.
Pada sesi kedua, wawancara dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dengan inovasi Gerakan Moral Pinasa dari Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan. Gerakan Moral Pinasa adala suatu gerakan moral berbasis kearifan lokal dan budaya untuk memberikan keteladanan dan motivasi serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat agar terlibat langsung menjaga kondisi lingkungan bebas sampah sehingga terwujud masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Gerakan Moral Pinasa berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan terciptanya kenyamanan, kesehatan, keindahan dan kebersihan lingkungan,” jelas Bupati Banggai Herwin Yatim, dalam sesi wawancara tersebut.
Menurut Herwin, masyarakat juga telah melaksanakan pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu Reduce atau upaya mengurangi timbulan sampah, Reuse atau upaya memanfaatkan kembali bahan atau barang agar tidak terjadi sampah, dan Recycle atau mendaur ulang kembali sampah menjadi lebih bernilai.
Selanjutnya, masih dari Kabupaten Banggai dengan inovasi Posyandu Prakonsepsi milik Dinas Kesehatan. Posyandu Prakonsepsi merupakan pendampingan kepada wanita prakonsepsi untuk meningkatkan asupan gizi kepada calon ibu dan ibu hamil guna menekan penyebab kematian ibu, yakni pendarahan yang terkait anemia defiensi besi, preklampsia, dan eklamsia yang berhubungan dengan asupan vitamin dan mineral antioksidan bagi ibu hamil, serta gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan.
“Pendampingan dilakukan dengan melakukan pelayanan kesehatan secara lintas sektor kepada wanita usia reproduksi sebelum kehamilan,” jelas Herwin. Untuk memastikan bahwa kondisi dan perilaku wanita saat menjadi calon ibu yang dapat menimbulkan resiko bagi ibu dan bayi dapat di identifikasi dan dikelola yang dilakukan dengan kemitraan dengan pihak KUA, kecamatan, desa, serta kelurahan, petugas kesehatan di kecamatan dan desa.
Inovasi selanjutnya berasal dari Pemerintah Kota Parepare dengan inovasi Callnak Centre milik Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Program CallNak Centre adalah sistem layanan aduan dan penanggulangan masalah peternakan dan kesehatan hewan. CallNak Center menjadi media layanan telepon darurat terbukti efektif menekan angka kematian pedet atau anak sapi. Peternak menjadi lebih antusias melaporkan setiap kejadian penyakit pada ternaknya. CallNak Centre dibangun dengan sistem jaga dan melayani secara bergantian.
Dengan sistem ini, petugas mendapat kesempatan yang sama untuk mebangun komunikasi dengan peternak dan megembangkan keahlian dan wawasannya. CallNak Center berkembang menjadi pelayanan terpusat dan terintegrasi dengan seluruh unit layanan peternakan dan kesehatan hewan. “Layanan ini mencakup pencegahan, pemeriksaan status kesehatan hewan, inseminasi buatan, asuransi ternak, jasa informasi, dan administrasi usaha peternakan,” jelas Wali Kota Parepare Taufan Pawe.
Hari keempat wawancara KIPP ditutup oleh Pemerintah Kota Makassar dengan inovasi Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (Labinov Beken) milik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Inovasi ini merupakan satu program pendampingan yang dibangun untuk menumbuhkembangkan inovasi dari dalam birokrasi pemerintah daerah melalui proses konsultasi hingga bimbingan teknis dalam serangkaian proses memunculkan inovasi SKPD.
Melalui kegiatan advokasi laboratorium inovasi daerah, Kota Makassar mendorong pemda lain untuk menghasilkan ide dan karya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laboratorium Inovasi merupakan program yang bersifat pendampingan, asistensi, dan fasilitasi terhadap penumbuhkembangan semangat dan aksi nyata dalam berinovasi. Program ini sangat penting untuk dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi di instansi pemerintah. “Inovasi ini mengusung konsep 5D, yaitu Drum up, Diagnose, Design, Delivery, dan Display,” ujar Pj. Wali Kota Makassar Muh. Iqbal S. Suhaeb. (byu/HUMAS MENPANRB)
