Menteri PANRB Syafruddin saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019, di Jakarta, Selasa (30/07).
JAKARTA - Dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), pemerintah fokus kepada tenaga ahli dan profesional, bukan lagi terfokus pada tenaga administrasi. Akselerasi kualitas ASN itu dimaksudkan untuk mengantisipasi dinamika kebangsaan yang semakin kompleks, serta menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.
Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dalam Rapat Koordinasi Perencanaan ASN Tahun 2020-2024 dan Pengadaan ASN Tahun 2019, di Jakarta, Selasa (30/07). "Percepatan pembangunan ASN sebagai mesin utama penggerak birokrasi untuk mengantisipasi dinamika kebangsaan yang kompleks dan multidimensional," ujar Menteri Syafruddin.
Dunia juga tengah menghadapi tantangan disrupsi era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, setiap ASN didorong lebih adaptif terhadap perubahan digital untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045. "Ini adalah suatu keniscayaan yang harus segera direalisasikan," tegasnya.
Menteri Syafruddin mengungkapkan, perlu restrukturisasi agar ASN didominasi jabatan fungsional teknis dan profesional. Prinsip rekrutmen ASN adalah zero growth, tak lagi merekrut tenaga administrasi umum hingga proporsi dan persebaran ASN mencapai angka berimbang untuk pembangunan.
Pengajuan formasi ASN pun harus dengan pertimbangan matang. Menteri Syafruddin menegaskan, kebutuhan ASN yang diajukan harus menyesuaikan tugas pokok instansi, analisis jabatan dan beban kerja, serta mengacu pada rencana strategis, ketersediaan pegawai, batas usia pensiun, dan kemampuan anggaran.
"Untuk menopang laju roda pemerintahan yang berdaya saing di level global, perlu rekrutmen bertahap untuk generasi Smart ASN," imbuh Menteri Syafruddin. Menurutnya, rekrutmen tenaga teknis berkeahlian untuk mengisi kekosongan formasi yang ditinggalkan oleh PNS pensiun.
Bukan hanya perihal ketersediaan anggaran, kepala daerah juga harus memberikan solusi terbaik yang menjamin keberlanjutan rekrutmen di daerah. "Ini menyaratkan keinginan yang kuat untuk membangun Smart ASN di daerah, bahkan hingga ke pelosok dan daerah terluar Indonesia," ungkap mantan Wakapolri ini.
Identifikasi kebutuhan ASN itu harus diformulasikan secara tepat oleh kepala daerah dengan melihat luas wilayah, jumlah penduduk, serta anggaran. Formulasi itu kemudian akan menghasilkan titik temu dan difinalisasi melalui pengajuan formasi yang tepat, akurat, dan efektif untuk menunjang pembangunan kualitas SDM di daerah.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut dalam rekrutmen CASN, diharapkan bisa mendapat Smart ASN yang berdaya saing global. Smart ASN juga diharuskan untuk memiliki jiwa entrepreneurship, hospitality, berwawasan global, memiliki jaringan yang kuat, menguasai bahasa asing dan teknologi, profesional, serta berintegritas. "Membangun generasi Smart ASN adalah peluang terbesar kita, untuk memanfaatkan peluang dan percepatan yang ditawarkan oleh bonus demografi Indonesia dalam periode waktu yang cukup menjanjikan," pungkas Menteri Syafruddin.
Rapat koordinasi ini diperuntukkan bagi kepala daerah seluruh Indonesia. Hadir pula dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, dan Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja. (don/HUMAS MENPANRB)
