Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024 secara virtual, Selasa (10/11).
JAKARTA – Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang terus digaungkan pemerintah, banyak membawa perubahan positif yang perlu terus ditingkatkan ke depannya. Salah satu yang paling berdampak signifikan adalah Gerakan Indonesia Melayani (GIM), yang dimotori oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). GIM berperan penting dalam menciptakan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang semakin melayani masyarakat.
Salah satu capaian GIM adalah mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Capaian Revolusi Mental. “GIM mendapatkan nilai 78,90 dan ini menjadi capaian tertinggi apabila dibandingkan dengan gerakan lainnya,” jelas Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2020-2024 secara virtual, Selasa (10/11).
Tingginya capaian dalam nilai yang dilakukan berdasarkan survei oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam GIM benar-benar dijalankan oleh ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat. Hal tersebut yang kemudian diapresiasi oleh masyarakat luas.
Selain capaian dalam Indeks Capaian Revolusi Mental, Kementerian PANRB juga telah melakukan beberapa kegiatan untuk mewujudkan tujuan dari GIM yang diselaraskan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satunya adalah pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai tempat terintegrasinya berbagai pelayanan.
Dimulai sejak 2017, tercatat sudah 29 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia. Pembangunan MPP akan terus diperluas hingga seluruh penjuru negeri, terutama di daerah tingkat II.
Hal kedua yang dilakukan, adalah dengan mengeluarkan Indeks Pelayanan Publik untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan publik instansi pemerintah. Diukur dari enam aspek, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, hasil IPP nasional dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dari nilai 3,28 (dalam skala 5) pada tahun 2017, kemudian menjadi 3,63 pada 2019.
Terkait dengan inovasi pelayanan, Kementerian PANRB telah melaksanakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik sejak 2014, yang kemudian beberapa inovasi pilihan dikirimkan ke United Nation Public Service Awards (UNPSA). “Dalam ajang internasional ini, Indonesia telah dua kali meraih juara, di tahun 2018 dengan inovasi Sistem Early Diagnosis and Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni dan PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 2019,” lanjut Menteri Tjahjo.
Menteri Tjahjo kemudian memaparkan mengenai 10 program GIM yang difokuskan menjadi optimalisasi reformasi birokrasi, optimalisasi penyederhanaan birokrasi, penataan sistem manajemen SDM ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian dalam optimalisasi reformasi birokrasi adalah membangun birokrasi yang simpel, cepat mengambil keputusan dan memberikan perizinan, serta birokrasi yang melayani.
Peningkatan reformasi birokrasi terlihat dari peningkatan tren dalam indeks pelayanan publik dan indeks persepsi anti-korupsi. Hal ini mendorong naiknya indeks daya saing nasional, indeks kemudahan berusaha, serta indeks efektivitas pemerintahan.
Dalam hal optimalisasi penyederhanaan birokrasi, birokrasi di instansi pemerintah disederhanakan menjadi dua level dan peralihan ke jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi ini ditujukan untuk mempercepat pelayanan melalui peningkatan responsivitas birokrasi dan kualitas output.
Sedangkan dalam penataan sistem manajemen SDM ASN, Tjahjo menuturkan bahwa pemerintah saat ini melaksanakan kebijakan sistem merit melalui strategi manajemen human capital ASN yang telah dituangkan dalam Grand Design Pembangunan ASN 2020-2024. Hal tersebut dilakukan melalui enam langkah, yakni perencanaan ASN, perekrutan ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karier ASN, serta peningkatan kesejahteraan ASN.
Menteri Tjahjo juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan seluruh program dalam GIM dibutuhkan kebersamaan dan kepedulian dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, tujuan-tujuan dalam GIM dapat tercapai dan mewujudkan revolusi mental ASN dalam pelayanan.
“Pada intinya, untuk mewujudkan tujuan dari Gerakan Indonesia Melayani, pemerintah pusat dan daerah harus cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, capaian-capaian yang telah ada saat ini dapat menjadi pemacu semangat untuk berbuat lebih baik lagi kedepannya,” pungkas Tjahjo. (ald/HUMAS MENPANRB)
