Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD saat memberikan sambutan secara virtual pada peresmian MPP Kabupaten Sukoharjo, Kamis (25/08).
SUKOHARJO – Digital melayani diarahkan dapat tercermin dengan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP). Transformasi pelayanan pada MPP ditunjukkan dengan perubahan proses bisnis pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi.
Kesuksesan dari implementasi teknologi digital tidak lepas dari SDM yang profesional dalam melayani serta andal dalam penguasaan teknologi informasi. “MPP diharapkan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam menjalankan proses bisnisnya. Pemanfaatan ini juga memerlukan SDM yang berkualitas,” ujar Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mahfud MD secara virtual pada peresmian MPP Kabupaten Sukoharjo, Kamis (25/08).
Lanjutnya dikatakan, pelayanan MPP diarahkan dapat mengedepankan model birokrasi smart government. Sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih mudah diakses, cepat, murah, aman, dan nyaman.
MPP hadir sebagai terobosan pemerintah dalam menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat. “Semoga manfaat kehadiran MPP Kabupaten Sukoharjo dapat segera dirasakan,” ujarnya.
Selain itu, MPP juga mendorong upaya peningkatan investasi di daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mahfud berharap upaya perbaikan dan kolaborasi antar-instasi tidak berhenti sampai pada peresmian MPP melainkan terus melakukan continuous improvement.
Saat ini pemerintah melakukan percepatan pembangunan MPP di seluruh kabupaten/kota hingga tahun 2024. Kementerian PANRB berserta Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan MPP secara intensif melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten/kota yang akan dan sedang membentuk MPP, serta menyusun strategi yang efektif untuk mewujudkan percepatan integrasi pelayanan melalui pembentukan MPP di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai kehadiran MPP bisa mencegah pungutan liar dan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui sistem yang transparan dan akuntabel, keberadaan MPP akan semakin mendorong kepastian dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan, termasuk perizinan usaha.
Terlebih, hal ini didukung dengan proses yang mudah dan alur birokrasi yang ringkas karena terpusat dan terkoordinasi dalam satu sistem yang sama. Pelayanan seperti itu membuat masyarakat lebih nyaman dan semakin dimudahkan dalam menyelesaikan urusannya.
"Mudah-mudahan kalau semuanya bisa transparan, terbiasa melayani masyarakat, akan bisa mengubah perilakunya untuk layanan yang baik, yang prima, tidak korupsi, tidak pungli,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani berharap hadirnya MPP Sevaka Bhakti Wijaya Kabupaten Sukoharjo dapat mendorong kemudahan berusaha dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya MPP ini diharapkan iklim investasi akan semakin meningkat.
Etik menyampaikan bahwa MPP Kabupaten Sukoharjo berdiri di atas lahan seluas 3.600 meter persegi dengan luas bangunan 2.620 meter persegi. ”Sekarang sudah ada 33 instansi dan 138 jenis layanan. Semoga ke depannya semakin bertambah dan semakin bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat," jelasnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
