AMBON - Kehadiran media sosial yang memungkinkan tiap orang untuk membuat dan menyebarkan berita memang menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali konten edukasi yang bisa kita dapatkan melalui media sosial, tapi tidak sedikit pula berita-berita bohong (hoax) yang bebas beredar di dalamnya, termasuk informasi hoax tentang kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penipuan bermodus hoax telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil yang tidak sedikit dikalangan masyarakat. Belum lama ini, masih terjadi penipuan dengan modus hoax penerimaan formasi CPNS di Jawa Barat yang telah merugikan para korbannya hingga ratusan juta rupiah,
Peredaran berita hoax yang belakangan ini menjadi fenomena tersendiri tak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan juga terjadi di seluruh dunia. Inilah era keterbukaan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Namun, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ke depan masyarakat kita akan semakin cerdas dalam menyikapinya.
"Saya mempunyai keyakinan bahwa ini nantinya justru akan semakin mendewasakan kita, akan mematangkan kita, akan menjadikan kita tahan uji. Jadi tidak perlu banyak keluhan kalau mendengar hal-hal yang ada di media sosial, karena ini fenomena semua negara," ujarnya dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional pada Kamis, 9 Februari 2017, di Kota Ambon, Provisi Maluku.
Media sosial itu sendiri seperti sedang menemukan momentumnya. Banyak kalangan masyarakat yang kini menggandrungi jenis media tersebut. Tak hanya masyarakat biasa, tapi juga kalangan pemerintahan turut menggunakannya.
Oleh karena hal itu, terjadi kecenderungan di seluruh dunia di mana media arus utama yang tidak mampu beradaptasi akan mulai berguguran. Presiden Joko Widodo tentunya tidak mengharapkan itu untuk turut terjadi di Indonesia.
"Saya yakin meskipun digempur media sosial, media arus utama tidak akan hilang. Keduanya akan sama-sama eksis. Media sosial unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas. Sementara media arus utama menonjol karena akurasi dan kedalaman materinya," ujar Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden yang hadir bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berupaya dalam menjernihkan situasi. Ia juga meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran berita-berita bohong dan fitnah yang dapat mengakibatkan perpecahan bangsa, utamanya yang beredar melalui media sosial. Dalam situasi ini, media arus utama seharusnya dapat mengambil peran.
"Media arus utama harus mampu meluruskan hal yang bengkok, menjernihkan kekeruhan yang terjadi di media sosial, dan tidak lantas ikut larut dan malah memungut isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial sebagai bahan berita," ucapnya tegas.
Dalam menjalankan tugasnya, Presiden juga menekankan bahwa media arus utama harus tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik. Faktualitas, objektivitas, dan disiplin dalam melakukan verifikasi tidak boleh luntur dalam pelaksanaannya.
Maka itu, Presiden turut mengapresiasi Dewan Pers dalam usahanya menghasilkan produk jurnalistik yang profesional dan menjadi penegak Pilar Demokrasi. Usaha yang dimaksud bukan lain ialah verifikasi terhadap perusahaan pers sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Selain menjamin profesionalitas dan perlindungan terhadap wartawan, dengan adanya verifikasi tersebut masyarakat juga bisa tahu media mana yang bisa dijadikan rujukan, yang bisa dipercaya dalam pemberitaan," tuturnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden berharap agar Hari Pers Nasional ini dapat dijadikan langkah awal dalam meneguhkan komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni.
"Akhirnya saya mengharap peringatan Hari Pers Nasional di kota Ambon ini dapat memperteguh komitmen kita bersama untuk membangun Indonesia yang harmoni dan mewujudkan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat Hari Pers Nasional," tutupnya.
Ditemui usai acara berlangsung, Kepala Negara sempat ditanyakan pendapatnya mengenai kekhawatiran akan hoax yang semakin merebak. Baginya, fenomena hoax ini tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab, ia percaya bahwa masyarakat sendiri mampu untuk membedakan mana kabar yang memang benar dan mana yang tidak.
Dalam lingkup kebijakan yang menyangkut aparatur sipil negara (ASN), sudah sering kali terjadi penipuan bermodus penerimaan formasi CPNS ataupun kebijakan tentang pengangkatan tenaga honorer dengan modus hoax yang viral melalui jejaring laman web atau pun media komunikasi online serta media sosial. Untuk itu Pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berjati-hati atas hoax-hoax tersebut dengan mengupdate informasi kebijakan ASN melalui web resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu www.menpan.go.id atau laporkan melalui situs L4POR yaitu lapor.go.id. (arl/Humas MenPANRB)
