JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan menandatanganai kesepakatan bersama dengan Pemerintah Korea Selatan dalam pengembangan kerjasama reformasi birokrasi dan e-government. Penadatanganan akan dilakukan oleh Menteri Keamanan dan Administrasi Publik (Minister of Security and Public Administration/MOSPA) Republic Korea , H.E. Mr. Yoo Jeong-bok, Menteri PANRB Azwar Abubakar, dan Menkominfo Tifatul Sembiring, disaksikan oleh Wakil Presiden Boediono.
Menteri PANRB Azwar Abubakar mengatakan, penandatanganan kesepakatan bersama yang akan dilakukan di Kantor Wakil Presiden, Kamis (04/07) itu, selain untuk memperkuat hubungan kerjasama di bidang e-government diantara kedua belah pihak, Kegiatan ini juga untuk memperingati hubungan bilateral ke-40 antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan.
Ditambahkan, dari hasil survey global di bidang indeks pembangunan e-government dan indeks partisipasi elektronik pada tahun 2010 dan 2012, Korea berada di peringkat pertama dari 192 negara anggota PBB. Korea juga mencapai puncak indeks pembangunan TIK, dari kinerja 155 negara.
Melalui forum kerjasama e-govt, pemerintah kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam bidang administrasi publik yang menekankan peran penting e-govt untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, inovatif, dan akuntabel. “E-govt memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi ruang terjadinya korupsi, memberi kemudahan dalam pelayanan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahann yang demokratis,” ujar Azwar Abubakar di Jakarta, Rabu (03/07).
Azwar juga mengungkapkan bahwa pemerintah Korea Selatan memiliki komitmen kuat dalam membangun e-govt dan mengembangkan TIK dalam menciptakan pemerintahan dan pemerintahan yang lebih kompetitif dan responsif. Hasilnya, saat ini Korea Selatan merupakan salah satu negara teratas dalam hal e-govt dan pengembangan TIK. Mereka juga kreatif dalam penggunaan teknologi informasi pada perekonomian.
Dalam gerakan percepatan reformasi birokrasi, lanjut Azwar, Indonesia telah menetapkan bahwa e-govt dengan penerapan TIK merupakan tulang punggung keberhasilan reformasi birokrasi. “Karena itu, kita akan menyediakan tempat untuk berbagi pengalaman dan praktek terbaik dari Korea dalam membangun e-govt yang spesifik,” tambahnya.
Selama empat decade, hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam investasi dan perdagangan. Tahun 2012, Korea Selatan menjadi mitra dagang terbesar keempat di Indonesia, dan investor terbesar ketiga dengan nilai investasi $1.94 miliar.
Usai penandatanganan MoU, Wapres Boediono dijadwalkan membuka forum kerjasama, yang dilanjutkan dengan forum kerjasama di Hotel Ritz Carlton. Pihak Korea akan memaparkan pengalaman terbaik sistem e-govt, mulai dari penganggaran dan sistem akuntansi elektronik, sistem pengadaan elektronik, bisnis proses, pertukaran data data, serta sistem pendataan penduduk.
Sedangkan Pemerintah Indonesia akan menyampaikan strategi reformasi birokrasi, dan aplikasi e-govt di Indonesia saat ini dan upaya di masa mendatang. Pihak Kementerian Kominfo juga akan memaparkan isu-isu keamanan cyber dalam e-govt,proteksi keamanan, serta termasuk email pemerintahan. (ags/HUMAS MENPANRB)
