Suasana Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2020 Hari Ke-2, secara virtual, Selasa (30/06).
JAKARTA – Memasuki hari kedua tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020, sebanyak sembilan inovasi dari kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampil di hadapan Tim Panel Independen untuk mempresentasikan terobosan instansi mereka. Berbagai inovasi terkait tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dipresentasikan oleh para inovator.
Inovasi yang dipresentasikan merupakan inovasi-inovasi dengan berbagai pendekatan humanis dan sosial maupun inovasi yang berbasis teknologi. Inovasi di bidang pendidikan serta pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja juga turut mewarnai tahap ini.
Presentasi diawali oleh Kementerian Keuangan yang hadir dengan inovasi Penerapan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade In Goods Agreement (SiPakDE-ATIGA). Inovasi ini dibawakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang didampingi oleh Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Mochamad Agus Rofiudin. Inovasi SiPakDE-ATIGA merupakan inovasi yang lahir dari gagasan Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan dengan tujuan untuk mengefisiensikan kegiatan ekspor dan impor dengan pemberian bea masuk preferensi antar AMS melalui dokumen elektronik ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).
SiPakDE-ATIGA bertugas menerima dan mengirimkan dokumen ATIGA sesuai dengan tujuannya dengan aman, cepat dan tepat waktu seperti analogi 'Tukang Pos dan Kotak Surat'. Kepala LNSW Mochamad Agus Rofiudin mengatakan pengajuan dokumen secara manual atau cetak dalam transaksi perdagangan internasional menyebabkan penumpukan data, potensi kerusakan fisik dokumen, penumpukkan kontainer karena lamanya dwelling time dan tingginya biaya logistik pengiriman dokumen. ”Sehingga dengan adanya SiPakde-ATIGA akan menjamin validitas data, kepastian layanan, dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha,” jelasnya dalam Presentasi dan Wawancara KIPP Tahun 2020, secara virtual, Selasa (30/06).
Presentasi selanjutnya dibawakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono dengan inovasi Mewujudkan Informasi Sumber Daya Hutan yang Andal dalam Mendukung Pembangunan Hutan Nasional yang Berkelanjutan (Simontana). Simontana dibangun untuk menyediakan data dan informasi sumber daya hutan berbasis spasial yang andal, terkini, dan terpercaya secara transparan dalam pengurusan hutan nasional yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Pemanfaatan data Simontana akan menampilkan inventarisasi hutan dan lahan, indeks kualitas lingkungan hidup, pengendalian deforestasi, acuan kebijakan, tata kelola hutan alam primer, rehabilitasi gambut, penanganan lahan kritis, penyelesaian konflik tenurial (Program Nasional Tanah Objek Reforma Agraria/TORA dan Perhutanan Nasional), arahan pemanfaatan hutan, rencana tata ruang wilayah, dan perubahan iklim (emisi kebakaran, inventarisasi gas rumah kaca, Forest Reference Emission Level, dan Monitoring Reporting Verification).
Selanjutnya Inovasi Gerakan Ayo Belajar Matematika (AJarMat) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipresentasikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril. Inovasi ini muncul karena banyaknya keluhan orang tua siswa yang kesulitan dalam mendampingi anaknya belajar matematika. Gerakan AJarMat akan mengawal dan membantu anggota masyarakat dalam mendampingi anaknya belajar matematika yang asah, asih, dan asuh bersuasana kreatif, inovatif, inspiratif, dan menyenangkan. AjarMat digerakkan oleh kader yaitu guru alumni pelatihan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika Kemendikbud.
Berikutnya, terobosan dari Kementerian Perindustrian yang disampaikan oleh Staf Ahli bidang Komunikasi Kementerian Perindustrian Masrokhan. Inovasi yang ditampilkan adalah Inovasi Pendidikan dan Pelatihan On site Diversifikasi Olahan Rumput Laut dan Ikan di daerah pesisir (IKAN DORI). Inovasi yang berasal dari Balai Diklat Industri (BDI) Makassar ini merupakan upaya untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir atau dekat dengan sumber bahan baku agar bisa memanfaatkan komoditas perikanan yang ada menjadi sumber ekonomi.
Inovasi ini bertujuan untuk mendekatkan pelatihan dengan sumber daya, baik SDM maupun SDA, efisiensi dan efektifitas waktu pelaksanaan diklat bagi pelaku usaha yang menjadi peserta diklat, efisiensi anggaran pelaksanaan diklat bagi penyelenggara diklat, dan menciptakan pengusaha baru dan membuka peluang kesempatan kerja yang lebih banyak bagi masyarakat pesisir. Setelah adanya inovasi ini pendapatan para nelayan dan produsen terus mengalami peningkatan. Inovasi ini telah dikembangkan di Indonesia bagian timur.
Wawancara sesi pertama ditutup oleh dua inovasi dari Kementerian Sosial yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat. Inovasi pertama, yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Wasana Bahagia” (Basodara). Program Basodara menitikberatkan pada pelayanan pendampingan berbasis masyarakat bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang ada di Kota Ternate untuk memberikan dukungan dalam konsumsi obat ARV serta penguatan sosial. Masyarakat, keluarga, dan ODHA diberikan pelatihan dan difasilitasi untuk menjadi pendamping ODHA dan melembaga dalam format Kelompok Dukung Sebaya (KDS) ataupun Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Basodara terdiri dari beberapa pelayanan sosial, seperti bantuan kedaruratan, penyuluhan HIV/AIDS, kunjungan rumah dan pemberdayaan ODHA.
Inovasi dari Kementerian Sosial selanjutnya adalah Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual (PDI) Melalui Sheltered Workshop Peduli (SWP). Inovasi SWP menciptakan wadah/lembaga pendampingan, pelatihan dan kesempatan kerja di sentra terlindung bagi PDI dalam masyarakat untuk memproduksi Batik Ciprat dan produk turunannya sehingga memperoleh penghasilan dan mencapai nol kerentanan. Terobosan yang diinisiasi oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung ini juga mendorong peran aktif keluarga dan masyarakat untuk memberikan pendampingan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari bagi PDI.
Wawancara sesi kedua diawali oleh inovasi IQFAST (Indonesia Quarantine Full Automation System) dari Kementerian Pertanian. Inovasi ini dibawakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. IQFAST diciptakan sebagai layanan elektronik Badan Karantina Pertanian (Barantan) dengan konsep one stop service untuk menunjang kepentingan eksternal dan internal serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan publik Barantan yang lebih mudah, cepat, sederhana, terkoneksi, terukur, efektif, efisien, serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun.
Inovasi ini merupakan upaya dari Kementerian Pertanian untuk memperbaiki tata kelola pemerintah terkait perkarantinaan hewan, tumbuhan dan produknya. Selain itu, fasilitas yang dibangun IQFAST juga dikembangkan dalam kerangka untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan melalui peningkatan ekspor, melindungi manusia dari ancaman masuknya penyakit zoonosis, baik yang sudah ada maupun belum ada di Indonesia, serta tentunya dalam rangka perlindungan kelestarian sumber daya alam, baik tumbuhan maupun hewan.
Inovasi selanjutnya mengenai inovasi pelayanan publik yang diinisiasi PT Taspen (Persero). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Taspen Antonius N. Steve Kosasih menjelaskan mengenai inovasi Sejahtera Berkat Layanan Taspen Persero (Sahabat Latanro). Inovasi ini mengusung Layanan Klaim 1 Jam untuk menjawab kebutuhan peserta Taspen dengan cara menambah inovasi pendukung lainnya, yaitu Mobtas (Mobil Layanan TASPEN), service point, office channelling, serta hadir di Mal Layanan Publik (MPP) yang memberikan alternatif pilihan lebih luas dan fleksibel bagi para peserta Taspen.
Sahabat Latanro juga dikembangkan untuk memastikan layanan Taspen dapat dirasakan oleh seluruh peserta, termasuk PNS dan pensiunan yang berada di remote area. Kosasih mengungkapkan Layanan Klaim 1 Jam dalam Sahabat Latanro ini merupakan satu-satunya proses klaim asuransi tercepat di Asia dimana telah dilakukan benchmarking oleh instansi sejenis di negara lain, seperti GEPS Korea Selatan dan KWAP Malaysia.
Wawancara hari kedua KIPP 2020 ditutup oleh Inovasi i-Pop: Indonesia’s Population dan Civil Registration Map (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inovasi yang dipresentasikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan didampingi oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh ini merupakan layanan web yang mendukung akses ke peta tematik untuk menampilkan rekapitulasi data kependudukan dan hasil integrasi dengan data pendukung dari instansi lainnya yang divisualisasikan dalam bentuk spasial dan bisa diakses melalui jaringan internet umum untuk dimanfaatkan berbagai lembaga pemerintah dan swasta.
Tito mengatakan melalui aplikasi i-Pop, kementerian dan lembaga dapat memperoleh updating transaksi data kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, pindah datang, perkawinan, dan perceraian. Masyarakat juga bisa mendapatkan kemudahan informasi data kependudukan. “Juga memudahkan pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan berdasarkan data kependudukan yang akurat,” pungkas Tito. (del/HUMAS MENPANRB)
