Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat menerima penghargaan Pemimpin Perubahan pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, di Jakarta, Senin (21/12).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan penghargaan kepada sepuluh pimpinan kementerian dan lembaga yang berhasil membangun Zona Integritas sehingga mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di unit kerjanya. Penghargaan tersebut diharapkan semakin mendorong komitmen pimpinan instansi dalam menegakkan integritas dan komitmen pelayanan publik.
"Ini adalah upaya untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik kami agar apa yang diperintahkan Bapak Presiden Joko Widodo tentang reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan memangkas prosedur-prosedur yang menghambat pelayanan publik berjalan dengan baik," ujar salah satu penerima penghargaan Pemimpin Perubahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat diwawancarai usai acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, di Jakarta, Senin (21/12).
Di tahun ini, sebanyak 83 unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berhasil mendapatkan predikat sebanyak 72 WBK dan 11 WBBM. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik dan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti korupsi dan pungutan liar di kantor imigrasi, lembaga permasyarakatan, maupun direktorat jenderal.
Ia meyakini bahwa evaluasi zona integritas telah dilakukan oleh Kementerian PANRB secara objektif. Penilaian dilakukan melalui mekanisme yang sangat ketat, melalui penilaian dari publik, serta check and recheck dengan instansi lainnya.
Yasonna turut menekankan pentingnya evaluasi zona integritas karena mendorong kemudahan berusaha di Indonesia sebagai bagian dari peningkatan kualitas birokrasi. "Kalau semakin besar dan jumlah pelayanan publik kita sudah memenuhi WBK ataupun WBBM, saya yakin harapan Bapak Presiden untuk meningkatkan zona integritas dan pelayanan publik akan semakin baik. Ini juga akan memperbaiki level ease of doing business (EoDB), karena birokrasi adalah bagian dari itu semua," terangnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo mengatakan penghargaan yang telah diperoleh patut dianggap sebagai pemantik untuk terus bekerja dan menorehkan prestasi yang lebih banyak. Prahoro yang hadir mewakili Menteri ESDM untuk menerima pertama kalinya penghargaan Pemimpin Perubahan ini menjelaskan instansinya mendapatkan penghargaan karena telah melakukan perubahan melalui sistem pelayanan digital. Kementerian ESDM memperoleh 10 penghargaan WBK dan dan WBBM.
Senada dengan Yasonna, Prahoro mengapresiasi proses evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, terutama dalam situasi pandemi. Tahapan pendaftaran hingga pengumuman hasil akhir dilakukan secara daring sehingga meminimalisir mobilitas dan kontak fisik.
Dikatakan pula pemanfaatan teknologi menjadi kunci untuk melakukan perubahan. Meskipun Kementerian ESDM telah sukses memboyong 12 penghargaan, ia merasa instansinya masih perlu terus bebenah dalam sektor tersebut. "Zaman sudah berubah, kalau kita tidak ikut berubah dalam digitalisasi maka kita akan jauh tertinggal," tutupnya. (clr/HUMAS MENPANRB)
Daftar penerima penghargaan Pemimpin Perubahan:
- Kepala Kepolisian RI
- Menteri Hukum dan HAM
- Jaksa Agung RI
- Ketua Mahkamah Agung
- Menteri Keuangan
- Menteri Perhubungan
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN
- Kepala Badan Pusat Statistik
