JAKARTA – Instansi pemerintah, BUMN, BUMD serta badan publik lain yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kini berharap-harap cemas, menantikan keputusan apakah masuk dalam Top 40 atau tidak. Terlebih, penyerahan penghargaan tersebut rencananya akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangkaian International Public Service (IPS) Forum, tanggal 7 – 8 November 2018 mendatang.
Acara internasional yang akan diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) diharapkan menjadi cakrawala baru terhadap tuntutan masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik di tanah air. Betapa tidak, dalam forum ini, akan berlangsung interaksi para penyelenggara pelayanan publik terbaik dari berbagai instansi, baik pusat maupun daerah, bahkan internasional.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, publik menuntut adanya solusi inovatif dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkepentingan, organisasi nirlaba, LSM, sektor swasta, akademisi, dan aktor lain dalam mewujudkan pelayanan prima. “Hal ini dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada partisipasi masyarakat, serta kemitraan dengan institusi kelembagaan lainnya seperti swasta, LSM, dan mitra pembangunan,” ujar Diah, di Jakarta, Selasa (16/10).
Itulah sebabnya, lanjut Diah, tema besar yang diangkat dalam forum ini adalah “Expanding and Improving Service Delivery through Collaborative Action”. Menurut Diah, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal, pemerintah harus melibatkan aktor lain, yakni institusi kelembagaan, masyarakat, swasta, dan aktor-aktor strategis lainnya.
Dikatakan, inovasi terpilih dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2018 akan mengisi IPS Forum dengan pameran. Forum ini bersifat multistakeholder, pembicara dan peserta dari berbagai kalangan akan bertemu dan berdiskusi untuk menemukan strategi jitu dalam perluasan inovasi pelayanan publik sehingga berdampak secara nasional dan internasional.
Acara yang digelar pada 7-8 November di Jakarta Convention Center ini, merupakan wahana untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan dan inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui forum ini publik diharapkan dapat mengenal lebih jauh peran pelayanan publik. “Informasi ini penting untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi publik dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik,” imbuh Diah.
Diah menerangkan ada dua agenda besar dalam forum ini, yaitu seminar internasional dan pameran pelayanan publik. Melalui pameran ini diharapkan unit-unit penyelenggara pelayanan dapat saling menginspirasi untuk meningkatkan pelayanan, mereplikasi inovasi, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi.
Bagi masyarakat, pameran ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang perkembangan pelayanan publik yang dapat mendorong partisipasi aktif terhadap proses perbaikan pemberian layanan. “Pameran ini juga akan menghadirkan unit-unit penyelenggara pelayanan langsung yang memungkinkan masyarakat menggunakan pelayanannya di lokasi, seperti perpanjangan SIM, STNK, pengurusan HAKI, dan lain-lain,” jelas Guru Besar Universitas Sriwijaya ini,
Sedangkan seminar internasional, akan diisi oleh inovator dari Jepang, Tiongkok, Singapura, dan Korea Selatan, dengan subtema modernisasi pelayanan publik, akselerasi perbaikan pelayanan di daerah pelosok, kolaborasi antar lembaga dan negara, dan lain sebagainya.
Rencananya, Presiden RI Joko Widodo hadir dalam acara ini untuk memberikan penghargaan kepada Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. “Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya agar menjadi inspirasi dan motivasi dalam membagikan pengalaman berharga dari upaya-upaya inovatif yang telah dilakukan,” pungkas Diah (don/HUMAS MENPANRB)
