Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus, dalam Opening Ceremony Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024, di Surabaya, Rabu (13/11).
SURABAYA - Perkembangan inovasi pelayanan publik milik pemerintah terus mengalami dinamika. Kebijakan pelayanan publik yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ke depannya memperluas dampak inovasi dari skala regional menjadi nasional.
"Ke depan, arah kebijakan inovasi Kementerian PANRB adalah memperluas dampak inovasi untuk memperluas dampak inovasi melalui program scaling up inovasi pelayanan publik," ujar Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto Rudolfus, dalam Opening Ceremony Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur 2024, di Surabaya, Rabu (13/11).
Scaling up yang dimaksud adalah menjadikan inovasi daerah sebagai program nasional. Sebagai contoh, Akik menjabarkan inovasi Kartu Insentif Anak yang sebelumnya hanya diterapkan di Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2014, lalu di-scaling up menjadi kebijakan nasional.
Kementerian PANRB juga telah melaksanakan Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi untuk memastikan bahwa inovasi yang telah terbukti efektif dapat terus dijalankan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. "Replikasi inovasi memungkinkan instansi lain untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik, sehingga inovasi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas," jelas Akik.
Akik mengungkapkan, inovasi dalam pelayanan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan. Berawal dari keluhan masyarakat atas pelayanan publik, muncullah inovasi baru untuk menjawab permasalahan tersebut. Inovasi memungkinkan pemerintah untuk menciptakan solusi baru yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Akik mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemda dalam lingkupnya, karena telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat dari berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan.
Keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi semua pihak, mulai dari pimpinan daerah, kepala dinas, hingga petugas lapangan. "Semua elemen ini telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme, sehingga mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif," imbuh Akik.
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerangkan atas arahan Kementerian PANRB, Jawa Timur senantiasa berusaha mewujudkan amanat-amanat reformasi birokrasi. "Dimana sesuai dengan amanat Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, akan mengubah birokrasi pemerintah menjadi birokrasi yang kuat dan menjadi pemerintahan kelas dunia, yang mampu memberikan fasilitasi dan pelayanan publik yang prima dan bebas dari KKN," jelas Adhy.
Upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan memperluas praktik baik salah satunya adalah dengan perluasan pembangunan Zona Integritas di berbagai unit kerja. Zona Integritas, diharapkan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan praktik-praktik pelanggaran integritas, mulai pungli, calo, dan sebagainya.
"Sehingga seluruh pelayanan akan lebih mudah dan transparan. Hal tersebut karena seluruh ASN harus memegang teguh nilai-nilai dasar birokrasi. Seluruh ASN melaksanakan perilaku yang berdasar pada core values ASN, yaitu BerAKHLAK," tegas Adhy.
Dalam pameran tersebut, Kementerian PANRB turut mendirikan booth. Booth tersebut berisi permainan yang mengedukasi pengunjung terkait profil hingga kebijakan Kementerian PANRB. (don/HUMAS MENPANRB)
