Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa dan Rabu (29-30/08)
SURABAYA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan perlunya unit pelayanan publik di setiap instansi untuk validasi data pada Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). Data dan informasi yang valid nantinya bisa diakses oleh pihak mana pun melalui JIPP Nasional sehingga mampu memberikan manfaat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.
Isu validasi dan pemutakhiran data inovasi diangkat ke dalam Forum Group Discussion (FGD) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa dan Rabu (29-30/08). “Informasi tersebut akan disajikan pada website JIPPNAS dan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran praktik baik inovasi pelayanan publik nasional,” jelas Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto.
Diharapkan, perwakilan dari unit pengampu pelayanan publik dan inovasi daerah dapat memahami pengelolaan JIPPNAS. JIPPNAS menyediakan berbagai informasi terkait inovasi pelayanan publik, seperti berita, panduan, dan direktori inovasi. Keberadaan JIPPNAS ini dapat mendorong dan meningkatkan penciptaan serta pengembangan inovasi oleh penyelenggara pelayanan publik.
Terbangunnya JIPPNAS dengan data dan informasi yang valid mempercepat upaya menumbuhkan model inovasi pelayanan publik yang baru dan menjadi sarana membangun budaya inovasi berkelanjutan.
Sebagai langkah awal mengelola situs JIPPNAS, diperlukan kolaborasi data yang bersumber dari Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Namun kami juga membutuhkan peran aktif dari Bapak/Ibu sebagai perwakilan unit pengampu pelayanan publik dan inovasi daerah, di instansi masing-masing untuk dapat memastikan validitas data inovasi dan melakukan pemutakhiran,” ungkap Ajib.
Dalam melaksanakan program strategis ini Kementerian PANRB menggandeng tim United States Agency for International Development (USAID) Indonesia dan USAID-Erat. USAID-Erat merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika yang bertujuan agar warga Indonesia dapat menerima manfaat dari pemerintahan daerah yang efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik di daerah.
Inovasi pelayanan publik Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dan instansi pun menorehkan penilaian yang baik. Beberapa waktu lalu, World Intellectual Property Organization (WIPO) merilis Indeks Inovasi Global. Indonesia meraih skor 27,90 dan mengalami peningkatan signifikan yakni sebanyak 12 peringkat. Pada tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat 87 dan naik menjadi peringkat 75 pada tahun 2022.
Untuk pertama kalinya menempatkan Indonesia sebagai Innovation Achievers atau negara-negara yang berprestasi di bidang inovasi. Namun perlu diakui masih banyak kendala dalam pemberian pelayanan publik. “Kementerian PANRB senantiasa melakukan upaya pembinaan inovasi yang difokuskan pada kegiatan penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi,” pungkas Ajib dalam diskusi yang dihadiri pula oleh perwakilan 146 pemerintah daerah. (don/HUMAS MENPANRB)
