Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi JIPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Jumat (17/07).
PANGKAL PINANG – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Provinsi Kepulauan Bangka belitung sebagai Percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Tahun 2020. Hub JIPP ini menjadi sarana untuk membantu implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik melalui kegiatan pendampingan, tukar menukar pengalaman dan pengetahuan dengan instansi lain, serta promosi inovasi untuk mendapatkan kepercayaan publik, yang dapat dilakukan secara offline maupun online.
Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 94/2020 tentang Percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Tahun 2020. Program JIPP ini merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB dengan Deutsche Gesellschaft Internationale Zusammenarbe (GIZ) Transformasi. Selain Provinsi Bangka Belitung terdapat tujuh pemerintah provinsi lainnya, yakni Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
Sebagai salah satu percontohan hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, yaitu mulai dari fase pembentukan inovasi, pengembangan inovasi, dan pelembagaan inovasi. “Tujuannya adalah agar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melaksanakan implementasi kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik dan menciptakan inovasi pelayanan publik yang berdampak signifikan bagi pencapaian target reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi JIPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang, Jumat (17/07).
Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Sriwijaya ini mengatakan pemilihan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai percontohan hub JIPP melalui berbagai pertimbangan yang mendalam. Terdapat beberapa kriteria yang ditetapkan, diantaranya yakni komitmen yang kuat dari pimpinan daerah. “Komitmen ini tidak hanya sebatas pernyataan saja, tetapi perlu dibuktikan dengan kegiatan yang mendukung kemajuan inovasi pelayanan publik pada pemerintah provinsi, termasuk kabupaten dan kota di lingkungannya,” terangnya.
Kriteria lainnya yakni adanya potensi inovasi yang berkembang yang dihubungkan dengan kebutuhan daerah. Diah mengatakan prestasi provinsi, kabupaten, dan kota di Kepulauan Bangka Belitung masih perlu ditingkatkan. “Dengan potensi inovasi yang bisa berkembang, diharapkan dengan percontohan hub jaringan Inovasi Pelayanan Publik, akan muncul inovasi pada sektor-sektor unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tuturnya.
Selain itu dukungan dari birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pimpinan juga termasuk dalam salah satu kriteria. Menurut Diah, dukungan tersebut penting, karena birokrasi sebagai sebagai pelaksana kebijakan. “Mereka yang day by day mengikuti perkembangan, sekaligus menjadi jembatan dalam mendorong partisipasi masyarakat,” imbuhnya.
Inovasi pelayanan publik yang berkualitas tidak didapatkan secara instan. Untuk itu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dipilih sebagai sarana untuk memperoleh inovasi yang berkualitas. Diah menyampaikan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan KIPP Tingkat Provinsi. Menurutnya, melalui cara tersebut inovasi yang matang dan berkualitas akan didapatkan.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pengembangan JIPP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diah juga mengapresiasi tiga pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berhasil masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. "Saya mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Belitung Timur atas prestasi yang berhasil diukir pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020,” ujarnya.
Dijelaskan, dalam hal pengembangan inovasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat melakukan scaling up inovasinya sendiri atau dapat juga mereplikasi inovasi yang telah ada sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Diah meminta untuk setiap inovasi yang telah teruji dan terbukti kemanfataannya dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik mendapat payung hukum. “Sehingga inovasi tersebut dapat terjaga keberlanjutannya dan mendapatkan pembinaan yang terus menerus oleh Organisasi Perangkat Daerahnya dengan anggaran yang memadai,” jelasnya.
Diharapkan kegiatan percontohan tersebut dilakukan dengan konsisten dan berkelanjutan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Naziarto, serta Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin. (fik/HUMAS MENPANRB)
