Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid saat membuka Forum Bakohumas bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” yang digelar di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berperan aktif dalam memperkuat komunikasi publik pemerintah melalui pendekatan Satu Narasi pada Forum Bakohumas bertajuk “GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri” yang digelar di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Forum ini diikuti oleh lebih dari 500 insan kehumasan dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta BUMD. Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi bagian penting dari kepemimpinan negara.
“Program yang baik adalah program yang dipahami masyarakat. Jika masyarakat salah paham atau tidak paham, maka sebaik apa pun kebijakan tersebut akan selalu menghadapi tantangan,” ujarnya.
Menurut Meutya, tantangan utama komunikasi publik di era digital adalah memastikan pesan pemerintah tetap jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh publik. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mampu bergerak cepat sekaligus tepat dalam menyampaikan informasi.
“Sekarang kita tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Ketika kita kalah cepat, ruang itu akan diisi oleh misinformasi,” tegasnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa komunikasi publik harus semakin responsif, terukur, dan berbasis fakta guna menjaga kepercayaan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa reputasi pemerintah di era digital sangat dipengaruhi oleh narasi yang lebih dahulu dipercaya publik.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan narasi berjalan sendiri tanpa arah. Satu narasi bukan berarti seragam, tetapi bergerak menuju tujuan yang sama,” jelasnya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar pesan pemerintah konsisten, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat.
Fifi juga menyoroti perlunya adaptasi komunikasi publik seiring berkembangnya ekosistem media digital, termasuk munculnya homeless media atau new media yang digemari generasi muda. Ia mendorong pendekatan komunikasi yang bertanggung jawab dan edukatif, penguatan literasi informasi, serta kerja sama yang saling menguatkan dengan berbagai kanal digital.
Sementara itu, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, menyatakan bahwa pendekatan Satu Narasi menjadi kunci agar program-program pemerintah dapat tersampaikan secara jelas, konsisten, dan dipercaya publik di tengah dinamika ruang digital.
Pada kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik sekaligus Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam penyampaian komunikasi kebijakan pemerintah. Hal ini terutama terkait program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Ia menyampaikan bahwa orkestrasi komunikasi kebijakan tersebut perlu dikonsolidasikan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bakohumas sebagai satu narasi bersama, yang kemudian diamplifikasi oleh fungsi kehumasan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media digital, dalam koridor Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri. (rr/HUMAS MENPANRB)
