PADANG - Konsep reformasi birokrasi tematik dan berdampak yang kerap digaungkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini dikenalkan kepada akademisi internasional. Bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Administrasi Negara/Publik Indonesia, Kementerian PANRB menggelar Indonesian Association for Public Administration (IAPA) 2023 Annual International Conference, di Universitas Andalas Padang, Kamis (26/10).
Penilaian reformasi birokrasi bagi instansi daerah pun berubah. Awalnya penilaian itu fokus pada aspek hulu, kini menjadi fokus pada hilir. "Penilaian sebelumnya yang mengharuskan menjawab 259 pertanyaan dan mengunggah ribuan dokumen, kini hanya menilai 26 indikator dampak," jelas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka IAPA 2023 Annual International Conference.
Dampak reformasi birokrasi itu pun tidak bermakna terlampau luas. Melainkan fokus pada masalah-masalah utama masyarakat Indonesia.
Ada sejumlah bidang yang menjadi fokus utama reformasi birokrasi tematik, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan prioritas Presiden. Seluruh bidang itu bisa dijawab dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi birokrasi.
Arsitektur SPBE Nasional berfokus pada implementasi Infrastruktur Publik Digital/Digital Public Infrastructure (DPI) yang kini diakui dunia sebagai kunci percepatan transformasi digital yang berdampak luas pada pembangunan ekonomi. DPI terdiri dari identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.
"Kita bergerak menuju pemerintahan yang personal dan proaktif, dimana digitalisasi adalah jalan tol pelayanan publik yang dapat bergerak cepat," ungkap Erwan. SPBE fokus pada aplikasi untuk layanan prioritas, menyederhanakan aplikasi, dan mengonsolidasikan pengembangan yang merupakan konsep kunci percepatan.
Erwan menjelaskan, arah grand design reformasi birokrasi saat ini menuju struktur pemerintahan digital, budaya digital, dan kompetensi digital. "Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan nasional kita," tegas Erwan, di hadapan para mahasiswa dan akademisi dari berbagai negara.
Kementerian PANRB pun telah melihat beberapa praktik digital di berbagai negara. Negara dengan indeks e-Government yang baik cenderung mendapatkan indeks persepsi korupsi, indeks supremasi hukum, dan indeks kemudahan berusaha yang baik. Fakta itu tentu akan mendukung percepatan reformasi birokrasi tematik.
Acara ini juga turut mengundang Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo sebagai salah satu narasumber. Eko mendukung penuh reformasi birokrasi tematik dan penerapannya ke seluruh pemerintah daerah.
Ia menjelaskan pemda harus memiliki skala prioritas dalam mewujudkan target reformasi birokrasi tematik. "Transformasi digital, penguatan sistem merit, dan penguatan budaya kerja. Sedikit tapi fokus," jelas Eko yang merupakan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini.
Sejumlah akademisi internasional turut diundang dalam acara ini, yakni Ary A. Samsura dari Radboud University; Korea-Asia Administration Research of the Korean Association for Public Administration Hae Kyoung Lee; Yong-sun Lee dari Myongji University; No-ah Chung dari Konyang Cyber University; Halimah Abdul Manaf dari Universiti Utara Malaysia; Mary Mangai dari University of Pretoria; serta Jesse Campbell dari Incheon University. (don/HUMAS MENPANRB)
