Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat melakukan kunjungan kerja di Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Seoul, Selasa (08/11).
SEOUL – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memperkuat kemitraan Indonesia dengan Korea Selatan untuk peningkatan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), menuju terwujudnya Digital Government. Salah satu upayanya adalah dengan penguatan kerangka kerjasama dalam Digital Government Cooperation Center (DGCC).
“Digitalisasi memang menjadi bagian dari fokus reformasi birokrasi tematik yang telah ditetapkan Kementerian PANRB. SPBE menjadi bagian penting untuk mentransformasi layanan digital dalam berbagai langkah kerja birokrasi dan pelayanan publik. Mengapa Korsel? Karena negara ini pada 2014, 2016, dan 2018 menempati peringkat pertama di dunia, mengenai e-Government Development Index, secara berturut-turut. Sehingga Indonesia dapat cepat melakukan penerapan layanan digital terintegrasi, seperti yang telah diterapkak di Korea.” ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (08/11).
Kerja sama dengan Korea Selatan telah menghasilkan sejumlah capaian antara lain telah diterbitkannnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE, pengembangan instrumen evaluasi SPBE serta penyusunan Arsitektur SPBE Nasional, dan beberapa instrumen kebijakan SPBE lainnya. Berdasarkan E-government Survey 2022, PBB menempatkan Indonesia pada peringkat 77 atas kinerja dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Hasil survei tersebut membuat Indonesia naik 11 peringkat dari tahun 2020 yang menduduki urutan 88.
“Kita berharap transformasi digital melalui SPBE ini ujungnya adalah bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik di Tanah Air,” papar Anas.
Kunjungan Tim Kementerian PANRB ke Sejong Government Complex yang menjadi pusat pemerintahan Korea Selatan yang baru, yang telah dibangun sejak 2007, diharapkan bisa melihat proses pembangunan ibu kota, khususnya dalam kaitan digitalisasi pemerintahan, serta persiapan pembangunan digitalisasi administrasi pemerintahan di Indonesia, saat perpindahan ke Kota Nusantara dimulai tahun 2024.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati mewakili Menteri PANRB saat mengikuti kegiatan Joint Collaboration Committee Meeting di Seoul, Selasa (08/11).
Pada kesempatan tersebut, Kementerian PANRB bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) Korea Selatan juga melakukan Joint Committee Ministerial Meeting. Pertemuan ini juga sebagai kunjungan balasan, dimana Menteri MoIS Lee Sang-min telah melakukan kunjungan ke kantor Kementerian PANRB pada Juni 2022 lalu. MoIS adalah kementerian yang membidangi antara lain terkait administrasi, manajemen organisasi pemerintah, dan e-government di Korea Selatan.
Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan telah berlangsung sejak 2015, diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman untuk membentuk Pusat Kerja Sama. Kemudian pada 2 Maret 2016, electronic Government Cooperation Center (eGCC) dibentuk sebagai media untuk memfasilitasi kerja sama antara Republik Indonesia dan Republik Korea khususnya di bidang e-government. Pada tahun 2022 ini, kerja sama sudah mengarah kepada pembentukan dan implementasi pemerintahan digital, melalui pembentukan DGCC hingga tahun 2023.
Dalam kesempatan ini, Menteri Azwar Anas juga menghadiri salah satu kegiatan kunjungan kerja Ketua DPR RI Puan Maharani dengan Anggota DPR ke Korea Selatan. (HUMAS MENPANRB)
