Suasana rapat pimpinan yang dipimpin oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (12/02).
JAKARTA – Pekan lalu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2023. Untuk instansi pemerintah yang mendapatkan predikat dibawah B akan menjadi fokus prioritas pembinaan RB di tahun 2024.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mendorong seluruh instansi pemerintah dapat melaksanakan RB berdampak seperti arahan Presiden Joko Widodo. Ia menjabarkan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berfokus pada hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Bergerak untuk reformasi birokrasi berdampak merupakan penjabaran dari arahan Presiden. Presiden mendorong birokrasi berdampak, birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat,” ujarnya di Jakarta, Senin (12/02).
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengatakan sebanyak 242 pemerintah daerah akan didorong agar pelaksanaan RB di wilayahnya meningkat minimal B. “Pembinaan ini rencananya akan mulai dilakukan minggu ketiga Februari,” jelasnya.
Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah, dimana sebanyak lebih dari 382 pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperoleh predikat minimal baik. Pada tahun 2023, RB tematik memiliki empat fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Erwan menerangkan, pada tema penanggulangan kemiskinan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan dan memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan di tahun 2023 sebesar 1,12 persen.
Sedangkan tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi, dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi di tingkat nasional sebesar 160,6 triliun rupiah.
Untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6 persen di tahun 2023.
Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi, dan memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89 persen dari tahun 2023 (5,51 persen - year-on-year (yoy)) sehingga tingkat inflasi pada tahun 2023 menjadi 2,61 persen (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak tahun 2000. (rr/HUMAS MENPANRB)
