Launching dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Program Double Degree oleh Kementerian PANRB,Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru di Jakarta, Rabu (21/08).
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi. Birokrasi bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan yang prima, adalah tiga target yang harus dicapai dari program bernama Double Degree ini. Mereka yang terpilih akan disiapkan menjadi reform agent.
Kementerian PANRB menginisiasi kerja sama Double Degree di berbagai bidang antara lain Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru. "Para ASN yang mengikuti Double Degree disiapkan sebagai reform agent, yang paham isu dan masalah internal serta dikolaborasikan dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia," ungkap Menteri PANRB Syafruddin, dalam acara Launching Program Double Degree, di Jakarta, Rabu (21/08).
Para ASN dari seluruh instansi pemerintah akan diseleksi dan direkrut untuk menjalani pendidikan di berbagai bidang. Bidang yang akan dipelajari adalah administrasi pemerintahan, kebijakan publik, e-government, reformasi sektor publik, dan ekonomi.
Peserta didik yang terpilih akan menjalani pendidikan selama satu tahun di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin. Setelah dinyatakan lulus, mereka akan mengenyam pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington.
Nantinya Universitas Indonesia akan menjadi garda terdepan dalam mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah barat, sedangkan Universitas Hasanuddin akan mengawal pengembangan SDM Aparatur di wilayah timur Indonesia. Perlu dicatat, University of Melbourne dan Victoria University of Wellington merupakan universitas yang memiliki reputasi unggul dalam program kebijakan publik serta e-government.
Program ini juga menunjukkan konsep open government yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. "Indonesia penting untuk bisa terbuka, mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kecepatan dalam dunia yang hyperconnected," imbuh Menteri Syafruddin.
Menurutnya, program ini juga sangat fundamental bagi pengembangan reformasi birokrasi di Indonesia, karena mengakar pada inti kualitas SDM Aparatur yang menjalankan pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan bahwa program ini sesuai dengan semangat Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun yang bertema SDM Unggul Indonesia Maju. "Fokus utama ini adalah peningkatan kapasitas ASN untuk mengawal berbagai program terkait reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan," ujarnya.
Ada lima tahapan dalam pelaksanaan program double degree ini. Tahap pertama, adalah sosialisasi program kepada seluruh instansi pemerintah. Kedua, pendaftaran dan seleksi untuk menjaring calon ASN yang akan menjadi mahasiswa. Tahap berikutnya, para mahasiswa menjalani satu tahun pendidikan di Universitas Indonesia atau Universitas Hasanuddin untuk mempelajari local content.
Tahap keempat, yakni melakukan satu tahun pendidikan di University of Melbourne atau Victoria University of Wellington untuk mempelajari paradigma administrative reform di dunia. Tahap kelima, atau terakhir, adalah mahasiswa dinyatakan lulus dan kembali ke instansi masing-masing. (dit/don/HUMAS MENPANRB)
