Suasana saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/06).
JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi realisasi anggaran tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mencapai 98,62 persen. Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa realisasi anggaran sebesar 98,62 persen tersebut senilai Rp315.957.346.358 dari pagu total Rp320.334.025.000.
“Kementerian PANRB setiap tahunnya menyusun program-program prioritas dan strategis yang disesuaikan dengan anggaran. Anggaran di tahun 2025 dialokasikan ke setiap unit kerja dengan mempertimbangkan urgensi strategi dan kontribusi tiap unit kerja untuk mendukung kinerja kementerian,” ujar Rini pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/06).
Rini menguraikan, anggaran di tahun 2025 tersebut digunakan untuk pelaksanaan program reformasi birokrasi tematik, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pemerintahan digital melalui pengembangan Portal Arsitektur SPBE, peningkatan penerapan SPBE, pengembangan platform digital ASN, peningkatan keterpaduan layanan publik dalam portal pelayanan publik ataupun MPP Digital, juga berbagai strategi di bidang Manajemen ASN. Anggaran yang ada terbagi ke dalam Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN, dan Program Dukungan Manajemen.
Selain menyampaikan pelaksanaan anggaran tahun 2023, Rini juga menyampaikan terkait realisasi anggaran tahun 2024 sepanjang triwulan I dan II. Dikatakan, realisasi anggaran untuk tahun 2024 sampai dengan 10 Juni 2024 sebesar 39,64 persen atau sebesar Rp149.840.466.429 dari pagu total Rp378.049.699.000.
Pelaksanaan kegiatan sepanjang triwulan I dan II ini sebagian besar merupakan kegiatan persiapan dan koordinasi yang masih dimungkinkan dilakukan secara kombinasi antara daring/online dan luring/fisik. Namun demikian pada triwulan ke III dan ke IV kegiatan akan lebih banyak bersifat evaluasi lapangan ke kementerian/lembaga dan daerah.
“Oleh karena itu, realisasi anggaran akan lebih optimal pada periode tersebut, dan diharapkan pada akhir triwulan IV dapat mencapai realisasi diatas 95 persen,” jelas Rini.
Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa tersebut, Rini sekaligus menguraikan bahwa Kementerian PANRB sedang dalam proses penyusunan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) Tahun 2025-2045. GDRBN Tahun 2025-2045 memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kedepan.
GDRBN ini akan menyempurnakan upaya-upaya reformasi birokrasi yang telah berjalan saat ini, sekaligus mengakomodir perubahan lingkungan strategis serta tantangan-tantangan global. Transformasi digital akan menjadi strategi utama dalam mempercepat terciptanya Birokrasi Berkelas Dunia (World Class Bureaucracy) dalam mendukung visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Hugua menyampaikan realisasi anggaran Kementerian PANRB di tahun 2023 patut diapresiasi karena capaiannya melebihi 95 persen. Begitu pun dengan realisasi anggaran Kementerian PANRB pada triwulan I dan II di tahun 2024.
“Saya kira ini patut kita hargai karena ditengah kondisi Pemilu yang lalu dan dinamika lainnya, pelaksanaan tugas di instansi masing-masing berlangsung dinamis,” pungkas Hugua. (del/HUMAS MENPANRB)
