Suasana audiensi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menerima kunjungan Bupati Serdang Bedagai, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (26/05).
JAKARTA – Komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pimpinan harus mengubah pola pikirnya sehingga program dan kegiatan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) betul-betul memberikan manfaat.
“Perbaikan akuntabilitas kinerja pemerintah harus diikuti oleh komitmen pimpinan diikuti oleh seluruh pegawai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdampak bagi masyarakat,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat menerima kunjungan Bupati Serdang Bedagai beserta jajaran di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (26/05).
Erwan menyampaikan, pihaknya mengapresiasi keinginan Kabupaten Serdang Begadai untuk terus memperbaiki perencanaan kinerja, walaupun masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki, terutama terkait dengan penentuan target kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat.
Dengan adanya komitmen tersebut, Erwan memastikan bahwa Kementerian PANRB akan memberikan pembinaan secara intensif untuk melakukan upaya-upaya percepatan reformasi birokrasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Kalau Pemkab punya komitmen, akan kita layani. Kita akan bantu bimbing untuk pertanggungjawabkan setiap anggaran yang diserap dan dikeluarkan. Kita siap bantu bagi pemda yang punya komitmen agar menjadi pemda yang menjalankan good governance and clean government,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya mengatakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang berkaitan langsung dengan akuntabilitas kinerja mulai dari penentuan target kinerja, pelaporan kinerja, perencanaan, pengukuran. Dan kami berkomitmen untuk memperbaik hal tersebut,” terangnya. (dit/HUMAS MENPANRB)
