Suasana FGD Validasi Isu Strategis Pembangunan dan Layanan Kompetisi WiNNER di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (11/04).
PONTIANAK – Kompetisi Wirausaha Sosial untuk Negeri (WiNNER) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ditujukan secara khusus bagi wirausaha sosial. Dalam pelaksanaannya, terdapat empat tujuan yang ingin dicapai melalui kerja sama antara pemerintah dengan sektor privat tersebut.
“Kompetisi WiNNER ini pada prinsip pertamanya adalah bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu strategis terkait masalah sosial dan pelayanan publik melalui wirausaha sosial sebagai penyedia solusi dan inovasi untuk penyelesaiannya,” ungkap Asisten Deputi Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktek Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto saat membuka kegiatan FGD Validasi Isu Strategis Pembangunan dan Layanan Kompetisi WiNNER di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (11/04).
Prinsip keduanya adalah kolaborasi dan pelibatan sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk perluasan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas), sehingga ide bisnis dalam menyelesaikan isu strategis yang berdampak pada permasalahan sosial dan pelayanan publik dapat dikumpulkan dan terekam dalam JIPPNas.
Kemudian untuk prinsip tujuan yang ketiga, Ajib melanjutkan, adalah agar kompetisi WiNNER ini dapat meningkatkan penyelenggaraan dan profesionalisme pelayanan publik yang didukung oleh sektor swasta. “Dengan didukung oleh sektor swasta, maka dapat memanfaatkan teknologi dan inisiatif baru dalam penyelesaian isu strategis tersebut,” ungkap Ajib.
Terakhir, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan WiNNER ini adalah untuk meningkatkan semangat mengembangkan inovasi dari sektor swasta. Dengan demikian, terdapat kontribusi aktif dari sektor swasta, dalam hal ini wirausaha sosial, untuk mengatasi permasalahan sosial dan pelayanan publik.
“Kompetisi WiNNER ini menjadi jembatan agar terjadi simbiosis mutualisme antara wirausaha sosial dengan pemerintah daerah sehingga bisa menciptakan kerja sama untuk mengembangkan perbaikan dan tata kelola layanan pubik di masing-masing daerah,” lanjutnya.
Dalam penyelenggaraannya yang pertama kali, kompetisi WiNNER diselenggarakan di enam provinsi untuk menyelesaikan permasalahan isu strategis di tiap wilayah. Kali ini, FGD membahas dan memvalidasi isu strategis di provinsi berjuluk Seribu Sungai.
Ajib menyatakan terdapat lima isu strategis pembangunan dan layanan publik di Provinsi Kalimantan Barat yang diupayakan untuk diselesaikan melalui WiNNER. Isu tersebut meliputi akses dan kualitas pendidikan, perkawinan anak, stunting, kesehatan ibu dan anak, air dan sanitasi, serta pengurangan kemiskinan.
FGD yang mendetilkan lima isu strategis ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kalimantan Barat yang terkait dengan masing-masing isu. Pembahasan isu melalui diskusi panel disampaikan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
Pelaksanaan FGD melibatkan pemerintah daerah agar dapat menuju sasaran yang ingin dicapai dan agar mengetahui perannya dalam kompetisi WiNNER. Seperti yang disampaikan oleh Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Supriani, bahwa adanya FGD membantu agar tercapainya kesepahaman bersama.
“Melalui FGD ini telah didapatkan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat untuk menjalankan program ini menjadi efektif dan efisien untuk mencapai seluruh indikator yang telah ditetapkan dan disepakati bersama,” pungkas Surpriani.
Selanjutnya akan dilakukan validasi isu strategis di wilayah terakhir, yakni Sumatra Utara. Setelah validasi dilakukan di empat wilayah tersebut, maka pendaftaran kompetisi WiNNER tahap kedua akan segera dimulai. Adapun penyelenggaraan kompetisi WiNNER mengacu pada KepmenPANRB No. 139/2023 tentang Penyelenggara Kompetisi WiNNER dalam Mendorong Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik.
Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Yuline Marhaeni; Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hary Agung Tjahyadi; Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Supriani; Kepala Bidang Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Samsuni; Perwakilan USAID–ERAT serta perwakilan perangkat daerah dari kabupaten/kota di Kalimantan Barat. (ynt/ald/HUMAS MENPANRB)
