Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta saat menerima penghargaan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11).
JAKARTA – Kabupaten Badung, Bali, sukses membawa unit pelayanan publiknya meraih predikat Pelayanan Prima (A) dan Sangat Baik (A-). Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menjelaskan, jajarannya menerapkan konsep Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang fokus pada lima prioritas.
Lima prioritas itu adalah sandang, pangan, papan; pendidikan dan kesehatan; jaminan sosial dan tenaga kerja; adat, agama, seni dan budaya; serta pariwisata. “Ini semua lengkap dengan infrastruktur. Inilah yang kami lakukan dengan konsep pola pembangunan nasional semesta berencana. Semesta itu menyeluruh, berencana itu terpola,” ungkap Giri Prasta, usai menerima Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Wilayah II Tahun 2019, di Jakarta, Jumat (22/11).
Untuk merealisasi konsep tersebut, terciptalah tripola, yakni pola penjelasan, pola pembangunan, dan pola pembiayaan. Dengan pola-pola yang tercipta, Pemkab Badung bisa memperbaiki pelayanan publik dengan kurun waktu satu hingga dua tahun. Pelayanan publik yang membaik, tentu akan menjangkau kepentingan dan harapan masyarakat dengan baik.
Diraihnya nilai yang baik dalam pelayanan publik, tak lantas membuat Pemkab Badung berhenti berinovasi. Giri Prasta menerangkan, banyak inovasi yang kini tengah dikembangkan jajarannya. Diantaranya adalah penyiraman lahan pertanian dengan drone, inframerah yang bisa mengusir burung-burung di lahan pertanian, juga mobil pelayanan keliling yang jumlahnya akan terus ditambah.
Baginya, penghargaan dari Kementerian PANRB ini merupakan cambuk untuk memicu semangat Pemkab Badung. “Kami tidak akan berhenti di sini, kita semua akan menggunakan digital melayani untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pelayanan masyarakat juga tidak memandang latar belakang masyarakat. Meski mayoritas masyarakatnya memeluk agama Hindu, Pemkab Badung memfasilitasi seluruh agama untuk memiliki rumah ibadah. Pembangunan beragam rumah ibadah di Kabupaten Badung adalah salah satu bukti pelayanan publik berdasarkan toleransi. “Sehingga tidak perlu lagi masyarakat mengeluarkan dana untuk pembangunan itu. Kita bantu meringankan beban masyarakat,” ungkap Giri Prasta.
Komitmen dari pimpinan daerah dan pimpinan OPD adalah modal utama Kabupaten Badung untuk perbaikan mutu pelayanan. Selain itu, respon cepat juga menjadi andalan. Giri Prasta mencontohkan, jika terjadi kebakaran, petugas sudah datang dalam waktu 15 menit.
Semua langkah dan strategi tersebut menghasilkan nilai yang memuaskan bagi Kabupaten Badung. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi pimpinan instansi pemerintah dan pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik agar tetap mempertahankan komitmen dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan di lingkup tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Kedepannya, kami menginginkan Kabupaten Badung bisa dijadikan salah satu role model yang ada di Indonesia,” pungkas Giri Prasta. (don/HUMAS MENPANRB)
