Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berdialog dengan Deputi Inovasi Pemerintah dan Manajemen Organisasi Kementerian Interior dan Keamanan Korea Selatan, Kim Iljae dalam kunjungan ke Kementerian PANRB di Jakarta, Jumat (15/12)
JAKARTA – Dalam tiga tahun terakhir, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerjasama dengan Korea Selatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang penerapan e-Government. Deputi Inovasi Pemerintah dan Manajemen Organisasi Kementerian Interior dan Keamanan Korea Selatan, Kim Iljae memuji program Electronic Government Cooperation Centre (EGCC).
Menurutnya program yang dilaksanakan Kedeputian Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB ini berjalan baik. “Di bawah kepemimpinan Bu Rini, program EGCC itu, sepertinya berjalan dengan baik,” ujar Deputi Inovasi Pemerintah dan Manajemen Organisasi Kementerian Interior dan Keamanan Korea Selatan, Kim Iljae, dalam kunjungan ke Kementerian PANRB di Jakarta, Jumat (15/12).
Dalam pertemuan itu, Kim juga meminta agar ada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia yang dikirimkan ke Korea Selatan untuk mengikuti pelatihan. “Lebih baik ada pertukaran pelatihan agar bisa saling belajar sistem di dua negara dan akan menguntungkan bagi kedua negara,” ujar Kim.
Kim menuturkan, biasanya Pemerintah Korea Selatan hanya mengirimkan satu orang yang ditempatkan di luar negeri. “Dia biasanya berbagi contoh yang baik (best practices) yang dilakukan di Korea,” ujarnya.
Menanggapi permintaan pertukaran pelatihan itu, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan akan segera membicarakannya dengan pihak terkait. Pihak-pihak dimaksud adalah Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, dan serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
“Kami sangat senang jika ada pertukaran untuk pelatihan bersama. Kami akan hubungi pihak yang bersangkutan untuk pertukaran itu. Kami akan diskusikan dengan Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB. Di Indonesia ada Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memang mempersiapkan pendidikan untuk pegawai negeri,” jelas Rini.
Namun, Rini mengatakan perlunya untuk duduk bersama mendiskusikan pengembangan materi mengenai hal-hal yang akan dilakukan kerjasama. “Mengenai bagaimana kita mengembangkan materi bersama, kita harus duduk bersama untuk bisa mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan ke depan,” ujarnya.
Pemanfaatan e-Government ini memang hal penting yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo. Terakhir, Presiden mengumpulkan kepala daerah untuk segera menerapkan e-budgeting, e-procurement, dan e-office. Tak hanya itu, Presiden juga menginginkan sisitem yang dibangun menjadi satu-kesatuan dan diterapkan secara masif di pemerintahan.
Arahan Presiden itu sangat tepat, mengingat saat ini seluruh instansi pemerintah di tanah air telah memiliki sistem – sistem berbasis elektronik yang sudah cukup canggih. Persoalannya, sistem yang sudah ada tersebut yang belum terhubung dan terintegrasi.
Melalui penerapan SPBE pegawai negeri tidak perlu kesana kemari hanya sekedar untuk meminta tanda tangan. Dengan sistem tersebut pejabat berwenang bisa menandatangi dokumen yang diperlukan dengan kecanggihan teknologi. Hal tersebut dapat mengefisiensikan waktu serta tenaga, serta dapat meningkatkan transparansi. Belajar dari hal tersebut, Pemerintah Korea pun yakin negara Indonesia pun dapat juga menerapkan SPBE seperti yang dilakukan pemerintah Korea.
Dalam pertemuan itu, Rini juga didampingi oleh Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Imam Machdi. (don/ HUMAS MENPANRB)
