Sekretaris Kementerian PANRB bersama Gubernur DKI Jakarta dalam acara SAKIP Awards 2022 di Jakarta, Selasa (05/04).
JAKARTA – DKI Jakarta dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sama-sama berhasil meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Ibu kota sukses meningkatkan nilai BB pada tahun 2020 menjadi A pada penilaian tahun 2021. Sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun ini juga meraih predikat A, naik satu tingkat dari BB pada evaluasi SAKIP 2020. Bagaimana kisah mereka membangun birokrasi yang efisien dan tepat sasaran?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, hal utama yang dilakukan adalah menurunkan program dalam ukuran-ukuran yang bisa dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran. “Jadi ketika kita memiliki sebuah program, program itu diterjemahkan dalam bentuk ukuran bagi kepala dinasnya, kemudian ukuran bagi kepala bidangnya, lalu ukuran bagi kepala seksi sampai kepada staf,” jelas Anies usai ditemui setelah SAKIP-RB Awards 2021 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), di Jakarta, Selasa (05/04).
Program terukur itu dituangkan secara teknis dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) sehingga seluruh staf di organisasi tersebut bekerja dengan target yang dipahami secara bersama. Tak kalah penting adalah unsur kolaborasi dalam ukuran capaian kinerja. Anies menegaskan, membangun Jakarta bukan oleh pemerintah saja, tetapi juga seluruh komponen.
Di sisi lain, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan beberapa perubahan untuk membenahi birokrasi di pemerintahan daerahnya. Salah satunya adalah perubahan pola pikir ASN untuk dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakatnya, bukan sebaliknya.
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Ahmad menilai, adanya perubahan mindset tersebut dapat mempengaruhi ASN untuk terus berinovasi dalam melayani publik. “Orientasi kita adalah hasil. Apapun yang kita lakukan, program sebaik apapun bila hasilnya tidak maksimal, tentu masyarakat tidak dapat merasakan hasilnya dengan maksimal pula,” tuturnya.
Diakuinya, membenahi birokrasi bukanlah hal yang mudah. Namun baginya, yang terpenting adalah bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari dana yang tersedia. Dengan melakukan refocusing pada program kegiatan, Hulu Sungai Selatan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 400 miliar rupiah.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsuri juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah berkinerja sehingga terdapat peningkatan dalam penilaian SAKIP di tahun 2021. “Masih banyak tugas menanti, mari bergandengan tangan, terus mufakat untuk membangun Hulu Sungai Selatan yang lebih baik lagi,” tandasnya. (nan/don/HUMAS MENPANRB)
