Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Ngobrol Urusan Pelayanan Publik Jatim Cettar, di Malang, Jawa Timur, Kamis (25/03).
MALANG – Sudah saatnya pemerintah beranjak menuju pelayanan publik berkelas dunia. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa mengatakan hal tersebut tidak dapat diwujudkan melalui kinerja satu organisasi saja, namun dibutuhkan juga sinergitas kinerja bersama.
“Untuk mencapai tahap terakhir dalam grand design reformasi birokrasi nasional ini, tidak hanya dibutuhkan kinerja satu daerah saja, namun harus secara bersama bersinergi dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas dunia,” ujarnya dalam acara Ngobrol Urusan Pelayanan Publik Jatim Cettar, atau Ngulik Jatim Cettar, di Malang, Jawa Timur, Kamis (25/03).
Dikatakan, pelayanan publik berkelas dunia ini bisa diwujudkan dalam empat hal. Pertama yakni kebijakan pelayanan publik berkualitas yang dapat dilakukan melalui penyusunan standar pelayanan yang up to date, penerapan maklumat pelayanan, evaluasi dan monitoring layanan yang diberikan dengan survei kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut pengelolaan pengaduan yang diterima dimasing-masing unit.
Kedua, melalui pelayanan publik berbasis elektronik. Ketiga, inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Dan terakhir, melalui layanan publik yang terintegrasi.
Diah mengatakan saat ini pemerintah daerah didorong untuk mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai salah satu terobosan dalam mengintegrasikan layanan. “Di Jawa Timur telah diresmikan lima MPP, yaitu di Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lamongan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, juga harus memperhatikan prinsip-pripsip pelayanan publik. Diah menekankan pentingnya penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, serta survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan unit penyelenggara pelayanan untuk menjamin terselenggaranya penerapan prinsip tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Abimanyu menjelaskan kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan masyarakat. Dikatakan, kualitas pelayanan dilihat dari sudut pandang masyarakat selalu dihubungkan dengan sesuatu yang prima.
“Kualitas pelayanan adalah suatu fungsi yang spesifik, menyangkut tingkat kepuasan yang diinginkan oleh masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan standar pelayanan sekaligus melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dan ditopang oleh survei kepuasan masyarakat,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II Kementerian PANRB Noviana Andrina, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur M. Hadi Wawan Guntoro. (fik/HUMAS MENPANRB)
