Menteri PANRB Syafruddin dalam acara peresmian MPP Kota Pekanbaru, Rabu (06/03).
PEKANBARU – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru yang diresmikan Menteri PANRB Syafruddin, Rabu (05/04) menghadirkan 173 jenis layanan, baik perijinan maupun non-perijinan dari 24 instansi baik pada pemerintah pusat maupun daerah. Namun, bangunan yang berada di komplek kantor Walikota Pekanbaru itu dirasa belum memadai, sehingga akan diperluas dnegan penambahan dua gedung lagi.
Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memperbanyak jenis layanan serta memperluas area MPP demi memberi rasa nyaman bagi para pengunjung.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, terbangunnya MPP ini terinspirasi dari program Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, dimana enam diantaranya berkaitan erat dengan pelayanan publik sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. MPP merupakan pengintegrasian berbagai layanan dasar ke dalam satu gedung, yang sebelumnya terpisah sehingga kurang efektif dan tidak efisien. “MPP memberi kemudahan berusaha dan mengubah pola pikir untuk memberikan pelayanan publik di tengah perubahan zaman. Jadi harus ada SDM yang memiliki jiwa enterpreunership, dan juga dituntut melakukan inovasi,” ujarnya dalam acara peresmian MPP Kota Pekanbaru, Rabu (06/03).
Menurutnya melalui MPP, dapat mengubah pola pikir dari yang sebelumnya ego sektoral menjadi kerjasama dan terintegrasi. Selain itu MPP dapat memberi dampak pada tumbuhnya ekonomi serta menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi Riau.
Walikota Pekanbaru Firdaus MT menjelaskan, bangunan MPP yang diresmikan saat ini merupakan gedung MPP tahap pertama. Pihaknya masih akan menambah dua gedung lagi untuk pelayanan MPP, yang salah satunya nanti akan dipergunakan untuk layanan Disdukcapil. Sedangkan satu bangunan lagi untuk menambah jumlah pelayanan serta kapasitas pengunjung.
“Kita akan terus kembangkan MPP dengan menambah dua gedung yang akan kita renovasi untuk MPP. Satu gedung nanti diperuntukan bagi layanan Disdukcapil, sementara satu gedung lain untuk menambah kapasitas dan jenis layanan, dan memperluas layanan seperti Samsat dan Kejaksaan,” ujarnya.
Menurutnya, perluasan gedung MPP perlu dilakukan mengingat kondisi yang ada saat ini belum bisa menampung jumlah masyarakat yang jumlahnya 2.000 orang yang akan mengurus perizinan dalam satu hari. Selain ditambah gedung untuk MPP, nantinya juga akan dibuatkan taman publik yang dilengkapi arena bermain anak-anak. "Lahan seluas satu setengah hektar dan 4 gedung yang ada di kantor Walikota ini akan kami jadikan sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
